Menteri Perdagangan di Medan: Berikan Kemudahan Perizinan untuk Produk Impor

Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga di empat kota, diharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah.

Menteri Perdagangan di Medan: Berikan Kemudahan Perizinan untuk Produk Impor
TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita saling bersalaman usai meresmikan Balai Pengawasan Tertib Niaga di Gedung Surveyor Indonesia, Jalan Sunggal No. 197 Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI), Enggartiasto Lukita meresmikan Balai Pengawasan Tertib Niaga di Gedung Surveyor Indonesia, Jalan Sunggal No. 197 Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/10/2019). Balai ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan

terhadap produk impor di luar kawasan pabean (post border) di daerah.

Balai Pengawasan Tertib Niaga dibentuk Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) di empat kota yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan
Makassar.

Diakui Enggartiasto dengan hadirnya Balai Pengawasan Tertib Niaga di empat kota ini diharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha.

"Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga di empat kota, diharapkan memperlancar
pelaksanaan pengawasan post border di daerah. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi
konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha," ucap Enggartiasto.

Pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah RI khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir. Adapun
pembagian wilayah Balai Pengawasan Tertib Niaga yaitu di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi
seluruh wilayah Sumatera, Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan Wilayah Banten, Kota Surabaya
meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Kota
Makassar meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor
B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019. Sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan
Tertib Niaga.

"Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan
dan pemerintah daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Kita semua
bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang
tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan,"kata Enggartiasto.

"Kita akan memberikan berbagai kemudahan perizinan untuk produk impor ini sehingga kita tidak akan kalah bersaing. Tetapi disisi lain kita juga berkewajiban untuk menjaga agar ini tidak dibanjiri begitu saja oleh berbagai produk impor baik dari sisi standar, dan berbagai hal lainnya seperti produk tersebut harus memenuhi persyaratan perundang-undangan apakah dia label Standar Nasional Indonesia (SNI), halal, dan sebagainya dan apakah ini masuk legal atau tidak," tambahnya.

Menurut Enggartiasto, sebelum adanya kantor balai di daerah pihaknya harus mengirimkan staf dari Jakarta. Namun hal tersebut membuat kesulitan pihaknya lantaran di Indonesia sendiri ada 17.000 pulau untuk mengcover hal ini. Sedangkan kebijakan post border adalah pemeriksaan yang di luar kawasan pabean ini sebagai upaya untuk mempermudah sudah menjadi keputusan dalam di rapat koordinasi Menteri Perekonomian.

Halaman
12
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved