Belum Sepakat soal Anggaran Bawaslu Siantar 2020, Sekda: Mau Bagaimana Dibuat?

TRIBUN-MEDAN.com -Pemko Siantar menolak untuk menaikkan anggaran Bawaslu Siantar untuk Pilkada 2020 meskipun terancam dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaharian (Plh) Sekretaris Daerah Siantar Kusdianto saat ditemui di Bali Kota, Jumat (11/10/2019) mengatakan tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Pemko Siantar.

Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini keuangan daerah tidak sanggup menampung anggaran sesuai permintaan Bawaslu sebanyak Rp8 miliar.

"Memang kami sudah koordinasi lagi dengan Bawaslu Siantar. Cuma mau bagaimana dibuat? Kami mampunya hanya Rp5 milyar," ujarnya.

Bawaslu Siantar menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 karena Rp5 milyar hanya cukup untuk operasional setengah tahun. Padahal, tahapan Pilkada berjalan selama satu tahun.

Ketua Bawaslu Siantar Muhammad Syafii Siregar mengungkapkan telah mengadu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Syafii mengatakan, jika Pemko tetap bertahan akan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Syafii membeberkan Kemendagri memberikan waktu sampai tanggal 14 Oktober ke Pemko Siantar.

"Jika tidak tercapai kesepakatan antara Pemko Siantar dengan Bawaslu, maka hal ini akan kami laporkan ke Mendagri," ujarnya.

Diceritakannya, dalam pertemuan dengan Sekretaris Kemendagri Hadi Prabowo beberapa waktu lalu bahwa akan ada sanksi yang didapat Pemko Siantar jika gagal mendapatkan kesepakatan soal NPHD.

"Itu kata mereka (Kemendagri) akan ada sanksi untuk Pemko" ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu Siantar meminta Rp16 miliar kepada Pemko Medan, namun permintaan turun menjadi Rp8 miliar.

Kasus juga sempat terjadi di KPU Siantar. KPU Siantar mengajukan anggaran Rp 27 miliar. Belakangan Pemko dan KPU sepakat pada angka Rp21 miliar. Pemko Siantar juga menganggarkan Rp5 miliar untuk kepolisian. (tmy/tribun-medan.com)