Breaking News:

Bupati Ashari Perintahkan Setop Kutipan Uang Prajabatan Rp 9,3 Juta kepada CPNS

Ia pun sudah melarang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumpulkan uang dari para CPNS.

Tribun Medan/HO
Bupati Deliserdang Ashari Tambunan saat menyerahkan SK CPNS, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com- Pemerintah Kabupaten Deliserdang akhirnya menghentikan aktivitas pengutipan uang Rp 9,3 juta kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mau mengikuti kegiatan Latihan Dasar (Latsar) atau yang dulu dikenal dengan istilah Prajabatan.

Penghentian kutipan itu langsung ditegaskan oleh Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan. Dirinya pun sudah melarang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumpulkan uang dari para CPNS.

"Tidak akan diminta lagi itu. Uang untuk membayarnya adanya itu nanti. Tidak elok jugalah itu dimintakan, kalau tidak ada pula uangnya cemana?, Tidak akan ada lagi lah seperti itu,"ujar Ashari Tambunan.

Informasi yang dikumpulkan sebelumnya, Ashari sempat kecewa dengan tindakan BKD yang mengumpulkan uang dari CPNS untuk pelaksanaan Latsar.

Diakui Ashari meskipun belum dianggarkan pelaksanaannya di APBD 2019 namun tidak semestinya hal tersebut dibebankan kepada para CPNS. Saat diwawancarai itu Ashari sempat meminta penjelasan dari Asisten III yang saat itu kebetulan sedang bersamanya.

Meski Jentralin menjelaskan uang yang dikumpulkan BKD dari CPNS akan dikembalikan oleh Pemkab namun Ashari tidak sependapat hal itu dilakukan.

"Di P (Perubahan) APBD 2019 sudah dianggarkan sebenarnya. Tapi uang yang diminta sama mereka (CPNS) akan dikembalikan sih. Menurut saya sih tidak masalah pak,"kata Jentralin.

Mengingat adanya masukan dari Ombudsman dan DPRD Deliserdang untuk penghentian pengutipan, Ashari saat itupun menegaskan agar hal itu tidak lagi dilakukan.

Dirinya sependapat bahwa uang sebesar Rp 9,3 juta yang dibebankan lebih dulu kepada CPNS bukanlah jumlah uang sedikit karena tidak semua ekonomi mereka merata. Ditegaskannya bahwa kedepan hal-hal seperti itu tidak boleh lagi dilakukan.

"Jangan lagi lah itu dipinta sama mereka. Kalau tidak ada pula uang dia bagaimana?. Tidak boleh lagi itu," tegas Ashari tegas kepada Jentralin dan wartawan.

Sesuai pemberitaan Tribun sebelumnya, atas apa yang dilakukan oleh BKD dengan dilakukannya pengutipan uang Rp 9.296.000 kepada CPNS, pihak penyelenggara Latsar yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Bunga Raya nomor 96 Asam Kumbang, Sunggal Medan menunda sementara pelaksanaan Latsar untuk gelombang ke 4 bagi Deliserdang. Saat itu beberapa CPNS mengeluh dan pusing untuk mencari uang pendahulu.

"Ya pusing jugalah cari uang hampir sepuluh juta gitu. Namanya gaji masih 80 persen cari uang segitu ya susah. Terpaksa lah cari pinjaman dulu kita karena orangtua pun enggak ada. Memang diganti Pemkab katanya tapi untuk mendahulukan ini susah carinya," kata salah satu CPNS yang tidak mau namanya dituliskan.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved