Sertifikasi Tanah di Kantor ATR/BPN Dairi Dikeluhkan, Bertele-tele Pemohon Diberi Harapan Palsu

Pengurusan sertifikat, menurut dia, bertele-tele dan pemohon selalu diberi harapan palsu.

Sertifikasi Tanah di Kantor ATR/BPN Dairi Dikeluhkan, Bertele-tele Pemohon Diberi Harapan Palsu
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Para warga pemohon sertifikat tanah menunjukkan sertifikat hak milik yang mereka peroleh bersama advokat dari LBH Masyarakat Dairi, Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga (dua dari kanan) di Sidikalang, Minggu (13/10/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Masyarakat mengeluhkan proses sertifikasi tanah oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dairi.

Sudah diurus bertahun-tahun, sertifikat tak kunjung terbit. Pemerintah daerah diharap mengawasi proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh 

Jusuf Ginting, pria warga Kecamatan Sitinjo, mengaku sudah bosan bolak-balik Kantor ATR/BPN Dairi di Sidikalang selama setahun ini. Pengurusan sertifikat, menurut dia, bertele-tele dan pemohon selalu diberi harapan palsu.

"Padahal, semua persyaratan sudah saya kasih semua. Banyak kali alasan petugasnya. Tunggu sebulan lagi katanya. Bulan berikutnya, begitu juga katanya. Pernah ada alasan konyol, berkas permohonan saya basah," ujar Ginting, Minggu (13/10/2019).

Ginting mengungkapkan, dirinya memohon sertifikat tanah secara mandiri. Usai menyerahkan berkas pertama kali, petugas BPN Dairi langsung turun ke lokasi lahannya untuk mengukur, berselang dua minggu kemudian.

Ditunggu-tunggu, sertifikat yang dimohonkannya tak kunjung terealisasi.

"Sertifikat tanah saya baru terbit bulan Agustus kemarin, setelah ada pengacara membantu kami. Bukan cuma saya, tetapi ada beberapa pemohon lain. Salah satunya penarik becak, sudah memohon sejak enam tahun lalu, enggak siap-siap. Padahal, uang terima kasih sudah diberikan. Dia terpaksa mengulang mengajukan permohonan," beber Ginting.

Seorang warga lainnya, Pahala Pasaribu juga mengutarakan hal serupa. Ia sendiri mengajukan permohonan sertifikasi tanahnya pada tahun 2016 silam, melalui desa. Namun, baru selesai tahun 2019.

"Kita disuruh menunggu dengan penuh ketidakjelasan. Terbaru alasan mereka (petugas ATR/BPN Dairi) sebelum sertifikat tanah saya terbit, dikaitkan dengan pergantian kepala kantor. Sertifikat yang saya urus dibawa kepala kantor yang pindah itu ke tempat kerja barunya. Kan aneh," beber pria warga Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu ini.

Pahala bersyukur, sertifikat atas tanahnya akhirnya terbit pada September 2019 lalu, setelah dibantu oleh pengacara yang sama dengan Jusuf Ginting.

Halaman
12
Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved