Viral Medsos

Kapuspen TNI Angkat Bicara soal Dandim Kendari, Penuhi Syarat Ini Jika Ingin Jadi Istri Prajurit TNI

Tanggung jawab istri seorang anggota TNI melekat pada suami. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikah dengan anggota TNI.

Kapuspen TNI Angkat Bicara soal Dandim Kendari, Penuhi Syarat Ini Jika Ingin Jadi Istri Prajurit TNI
Kompas TV
Mantan Dandim Kendari Kolonel Kav Hendi Suhendi dan istri, Irma Nasution saat serah terima jabatan, Sabtu (12/10/2019). 

Tanggung jawab istri seorang anggota TNI  melekat pada suami.  Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikah  dengan anggota TNI.

////

TRIBUN-MEDAN.Com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi angkat bicara terkait adanya pencopotan jabatan dan sanksi kurungan yang diberikan pada prajurit TNI di Surabaya dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Termasuk pelaporan istri prajurit TNI ke pihak kepolisian terkait unggahan mereka di media sosial yang dituding berkonten negatif soal kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto.

Menurut dia, sanksi kepada sejumlah prajurit TNI tersebut merupakan tindakan disiplin yang bisa diberikan seketika itu juga apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

“Itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dispamad melalui saluran mereka, itu namanya pemberian tindakan disiplin kepada suaminya, seperti pemberhentian jabatan,” kata Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/10/2019).

Tindakan kepada sejumlah anggota tersebut bisa diberikan dalam waktu yang cepat oleh masing-masing pimpinan tanpa harus melalui proses yang panjang sebagaimana hukum militer.

“Jadi gini, itu memang tindakan yang diberikan oleh Kasad memang sudah pimpinan yang paling tinggi. Ya sudah tinggal melaksanakan saja, atasannya sudah ngomong,” ujar Sisriadi menanggapi salah satu kasus yang menimpa seorang prajurit di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sisriadi menyebut tidak ada konsekuensi hukum lebih lanjut yang akan diterima oleh sang suami yang berstatus sebagai prajurit.

Namun lain ceritanya dengan sang istri yang bisa saja dikenai hukum sipil.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved