Baru 200 Lebih Kepala Sekolah SMA/K Negeri di Sumut yang Tersertifikasi, Batas Akhir pada April 2020

Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Baru 200 Lebih Kepala Sekolah SMA/K Negeri di Sumut yang Tersertifikasi, Batas Akhir pada April 2020
TRIBUN MEDAN/SATIA
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi Sumatera Utara, Arsyad Lubis menyebut, 200 lebih kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) yang ada saat ini sudah memiliki sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Peraturan ini tentu dapat meningkatkan kapabilitas seorang guru yang hendak diangkat menjadi kepala sekolah. Dalam peraturan termaktub, setiap kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Ia mengatakan, jumlah kepala sekolah yang saat ini tercatat sebanyak 723 orang.

"Kalau di Sumut kepala sekolah negeri ada 723, yang sudah tercatat memiliki sertifikat sudah ada 200," kata Arsyad Lubis, melalui sambungan telepon genggam, saat berada di Jakarta, Rabu (16/9/2019).

Arsyad mengatakan, bagi kepala para calon kepala sekolah negeri dapat mengurus atau mengikuti pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk memiliki STTPP.

"Dan untuk kepala sekolah negeri dapat mengurus sertifikat pendidikan itu di BPSDM," ucapnya.

Untuk di Sumut sendiri, kata dia ada 2003 jumlah SMA/K negeri dan swasta yang ada. Sampai dengan saat ini para kepala sekolah juga sudah mengurus sertifikat. Tidak hanya kepala sekolah, bagi para calon kepala sekolah juga ada yang sudah mengurusnya.

"Ada 2003 sekolah swasta dan negeri. Proses masih terus berlanjut sampai dengan saat ini," ujarnya.

Selanjutnya, Arsyad juga mengatakan, dari Permendikbud para kepala sekolah diberikan batas waktu sampai dengan April 2020.

Lalu, dirinya menyebut mengapa para kepala sekolah diwajibkan memiliki sertifikat. Karena bila tidak memilki sertifikat akan mempengaruhu penandatangan pada ijazah. Sebab, Kepala sekolah yang memiliki sertifikat-lah yang dapat secara resmi menandatangani ijazah tersebut.

Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standarisasi Kepala sekolah,Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dan Permendiknas nomor 28 tahun 2010, ditambah dengan Permendiknas no 28 tahun 2010 dimana Kepsek harus memiliki sertifikasi, karena itu Kepsek yang tak punya Sertifikasi harus mundur dari jabatannya.

"Kepala sekolah tidak memilikinya sampai dengan April 2020 harus dicopot dari jabatannya," katanya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved