DPR Rampungkan Tipo UU KPK Hasil Revisi, Hari Ini Dikirim ke Setneg

DPR RI telah merampungkan perbaikan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalami kesalahan pengetikan (Tipo).

DPR Rampungkan Tipo UU KPK Hasil Revisi, Hari Ini Dikirim ke Setneg
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan (paling kiri) dalam paparan rilis temuan survei Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik di Erian Hotel, Jakarta, Minggu (6/10/2019). 

DPR Rampungkan Tipo UU KPK Hasil Revisi, Hari Ini Dikirim ke Setneg

TRIBUN MEDAN.com - DPR RI telah merampungkan perbaikan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalami kesalahan pengetikan (tipo).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, berkas UU KPK hasil revisi akan dikirim ke Sekretariat Negara (Setneg) pada hari ini, Rabu (16/10/2019).

"Soal tipo itu sudah ditandangani. Hari ini harusnya sudah terkirim ke Setneg," ujar Supratman, Rabu (16/10/2019).

Untuk diketahui pemerintah menemukan kesalahan pengetikan dalam UU KPK hasil direvisi.

Kesalahan tersebut terletak pada Pasal 29 huruf e, yakni "Berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan."

Menurutnya terdapat dua poin perbaikan pengetikan dalam berkas UU KPK. Pertama yakni perbaikan dalam pasal 29 huruf e, serta perbaikan huruf besar dan kecil dalam undang-undang.

"Yang lain itu itu soal umur 50 tahun, yang lain hanya karena ada yang huruf besar dan huruf kecil, itu engga terlalu bermasalah lah," katanya.

Baca: Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Ditangkap KPK Bersama Kadis PU

Baca: Pemberkatan Pernikahan di HKBP Gagal, Suami Sah Mempelai Wanita Tiba-tiba Datang ke Gereja

Baca: Baru 1,5 Bulan Menikah, Suami Tega Bakar Istrinya Hidup-hidup, Putri (25) Lari dengan Tubuh Terbakar

Supratman mengatakan revisi undang-undang KPK yang telah disahkan DPR pada 17 September 2019 tersebut tinggal menunggu ditandatangani presiden dan masuk lembaran negara. Setelah itu, akan otomatis berlaku pada 17 Oktober besok.

Ia berharap presiden menandatangani revisi tersebut.

Halaman
1234
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved