Pandangan Pengamat Ekonomi soal OTT Wali Kota Medan: Dikhawatirkan Ganggu Iklim Bisnis

Adanya kasus-kasus korupsi dan OTT yang dilakukan pemimpin daerah ini pastinya akan membuat kinerja Pemerintahan Kota Medan terganggu.

Pandangan Pengamat Ekonomi soal OTT Wali Kota Medan: Dikhawatirkan Ganggu Iklim Bisnis
Tribun Medan
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK di Kota Medan.

Juru bicara komisi pemberantasan korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam siaran pers nya mengatakan bahwa dari OTT malam sampai dini hari tadi, ada total 7 orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Walikota, Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Walikota serta pihak swasta. Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta.

Sebelumnya, dua mantan Wali Kota Medan juga terjerat kasus yang sama. Mantan Wali Kota Medan periode 2000-2008, Abdillah dan mantan Wali Kota Medan periode 2009-2010, Rahudman Harahap, juga terjaring kasus korupsi.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan adanya kasus-kasus korupsi dan OTT yang dilakukan pemimpin daerah ini pastinya akan membuat kinerja Pemerintahan Kota Medan terganggu. Dikhawatirkan sejumlah kebijakan strategis terkait ekonomi justru bermasalah Pasca OTT Eldin.

Menurutnya ini akan membuat iklim bisnis di wilayah Kota Medan mengalami gangguan. Ketiadaan Walikota Kota Medan tentunya akan membuat layanan birokrasi juga mengalami gangguan. Sementara proses peralihan juga akan memakan waktu.

"Tetapi kita berharap pemerintahan bisa berjalan normal sehingga tidak terlalu berdampak pada iklim investasi.Saya berharap Pemerintahan Kota Medan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya saya juga berharap tidak ada pejabat lainnya yang juga ikut terseret dalan OTT KPK tersebut," ungkapnya.

Baca: Wali Kota Medan Terjaring OTT KPK, KPU Medan Jamin Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2020

Baca: Eldin Terjerat OTT KPK, Aidil Putra Sang Ajudan Dikawal Petugas Usai Jalani Pemeriksaan

WALI Kota Medan, Dzulmi Eldin, menaiki tangga di Gedung KPK, Jakarta, saat akan menjalani pemeriksaan, Rabu (16/10). Eldin ditangkap berdasarkan pengembangan OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus suap.
WALI Kota Medan, Dzulmi Eldin, menaiki tangga di Gedung KPK, Jakarta, saat akan menjalani pemeriksaan, Rabu (16/10). Eldin ditangkap berdasarkan pengembangan OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus suap. (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Dikatakannya Pemerintahan diharapkan bisa dijalankan dengan cara-cara yang bersih. Tindakan korupsi apapun bentuknya bukan hanya merugikan masyarakat secara finansial.

"Disaat terjadi OTT saat ini bukan hanya mereka yang terjaring dirugikan. Masyarakat juga kembali dirugikan karena pelayanan birokrasi menjadi terhambat," ungkapnya.

Gunawan menambahkan pada dasarnya saat ada tindakan korupsi, seperti penggelapan anggaran untuk masyarakat, jelas apa yang didapatkan masyarakat tidak akan sebesar yang dianggarkan. Bahkan dalam kondisi terburuk masyarakat tidak mendapatkan manfaat apapun dari anggaran tersebut

"Jelas dalam konteks tersebut masyarakat luas yang di rugikan, baik secara finansial maupun sosial. Kalau bicara ekonomi, anggaran yang seharusnya bisa optimal manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan, seandainya dikorupsi, ya jelas jadi tidak 100% atau bahkan mungkin tidak ada yang bisa dinikmati oleh masyarakat," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved