Data Penerima Raskin Janggal, Kepala Desa di Siborong-borong Protes

Sejumlah kepala desa di kecamatan Siborongborong, memprotes data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan Dinas Sosial.

Data Penerima Raskin Janggal, Kepala Desa di Siborong-borong Protes
Tribun Medan/Arjuna Bakkara
FOTO ILUSTRASI. Pembagian beras miskin. 

TRIBUN, SIBORONG-BORONG -Seorang Wilmar Nababan warga desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Taput mengaku tidak mendapat jatah penerima Beras Sejahtera (Rastra).

Padahal, menurutnya di desa tempat dia tinggal masih banyak yang membutuhkan Rastra.

"Masih banyak yang membutuhkan dan layak menerimanya,"ujar Wilmar di Siborong-borong, Taput, Kamis (17/10/2019).

Kata Wilmar, banyak warga yang tak terdaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan Dinas Sosial Tapanuli Utara. Namun, sesuai data yang disampaikan Dinsos Taput mereka tidak terdaftar.

Sepengetahuan Wilmar, pemerintah melalui Kementerian Sosial, telah mengubah skema penyaluran Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhitung sejak bulan Mei 2019, berdasarkan Perpres 63 2017 Tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai.

Karenanya, sejumlah kepala desa di kecamatan Siborongborong, memprotes data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan Dinas Sosial. Para kepala desa mengaku tidak dilibatkan dalam pendataan dan validasi data penerima BPNT.

Walben Siahaan, Kepala Desa Pohan Tonga saat pembagian kartu BPNT bagi 737 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT se-kecamatan Siborongborong menyampaikan protes. Apalagi, selaku kepala desa yang lebih paham dengan warganya para Kades justru tidak dilibatkan melakukan pendataan.

"Kami sebagai Kepala Desa yang lebih paham dan mengetahui warga miskin di desa kami. Kenapa kami tidak ada pemberitahuan soal perubahan data penerima,"sebutnya.

Disampaikan Walben, dulunya data penerima Rastra di desanya sebanyak 133 KPM. Tiba-tiba data tersebut diubah Dinas Sosial Taput dari 133 menjadi 51 penerima.

"Nanti malah saya sebagai Kepala Desa yang dianggap pilih kasih oleh warga,"keluhnya.

Sementara itu, Kadis Sosial Taput, Irwan Hutabarat menanggapi hal itu menyampaikan agar Kepala Deda berkordinasi dengan staf Dinsos di masing-masing wilayahnya.

Menurut Irwan, data yang mereka pakai adalah data yang dikirim dari pusat melalui Dinsos.

"Itu data dari pusat, kami hanya menyampaikan dan monitoring," katanya,"ujarnya.

(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved