Pakar Hukum Tata Negara Angkat Bicara soal UU KPK Hasil Revisi yang Resmi Berlaku dan Perppu

Pakar Hukum Tata Negara Angkat Bicara soal UU KPK Hasil Revisi yang Resmi Berlaku dab Perppu

Pakar Hukum Tata Negara Angkat Bicara soal UU KPK Hasil Revisi yang Resmi Berlaku dan Perppu
Akun YouTube tvOneNews
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyinggung soal jabatan Ma'ruf Amin yang diklaim BPN bisa membuat 01 didiskualifikasi. (Akun YouTube tvOneNews). #Pakar Hukum Tata Negara Angkat Bicara soal UU KPK Hasil Revisi yang Resmi Berlaku dan Perppu 

Pakar Hukum Tata Negara Angkat Bicara soal UU KPK Hasil Revisi yang Resmi Berlaku dab Perppu

Refly Harun menuturkan UU KPK hasil revisi itu hanya berlaku saja mulai tanggal 17 Oktober 2019 walaupun tanpa tanda tangan presiden lantaran mengikuti ketentuan konstitusi Indonesia.

TRIBUN-MEDAN.com - Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi diketahui mulai berlaku Kamis (17/10/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin didesak untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan penerbitan Perppu KPK tidak bergantung pada tanggal mulai berlakunya UU KPK hasil revisi.

"Pertama saya ingin mengatakan ya, kalau keluarnya Perpu itu tidak digantungkan pada esok ya," ujar Refly Harun.

"Jadi setelah tanggal 17 (Oktober 2019) Perpu masih bisa keluar, at anytime, jadi jangan sampai ada imajinasi publik."

"Bahwa seolah-olah kalau besok tidak atau sampai sebelum jam 12 malam ini tidak keluar Perpu lalu kemudian tidak boleh lagi mengeluarkan Perpu," sambungnya.

Refly Harun menuturkan UU KPK hasil revisi itu hanya berlaku saja mulai tanggal 17 Oktober 2019 walaupun tanpa tanda tangan presiden lantaran mengikuti ketentuan konstitusi Indonesia.

"Yang benar itu adalah besok mulai pukul 00.00 (17 Oktober) itu undang-undang tersebut berlaku saja, walaupun tidak di tanda tangani presiden, karena itulah apa, ketentuan konstitusionalnya itu pertama," jelas Refly Harun.

Sedangkan untuk yang kedua, Refly Harun menjelaskan bahwa UU KPK kedepannya harus dilakukan dua pendekatan, yakni pendekatan tekstual dan analitikal.

Halaman
123
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved