UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku kendatipun Tanpa Tanda Tangan Presiden, Simak Alasannya

UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku kendatipun Tanpa Tanda Tangan Presiden, Simak Alasannya

UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku kendatipun Tanpa Tanda Tangan Presiden, Simak Alasannya
Tribun Medan
Ilustrasi Jokowi dan KPK. #UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku kendatipun Tanpa Tanda Tangan Presiden, Simak Alasannya 

UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku kendatipun Tanpa Tanda Tangan Presiden, Simak Alasannya

UU KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

TRIBUN-MEDAN.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini.

Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

Lalu, Pasal 73 ayat 2 berbunyi, "dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".

Melemahkan KPK

UU KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru ini juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah.

Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Halaman
1234
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved