UU KPK Koreksi Typo, MAKI Bilang gak Sah tanpa Paripurna, Nasib Komisioner Terpilih Nurul Ghufron

UU KPK Koreksi Typo, MAKI Bilang gak Sah tanpa Paripurna, Nasib Komisioner Terpilih Nurul Ghufron

ilustrasi/KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHO
UU KPK Koreksi Typo, MAKI Bilang gak Sah tanpa Paripurna, Nasib Komisioner Terpilih Nurul Ghufron 

"Tidak masalah. Sama seperti Pasal 69 D itu terkait Dewan Pengawas yang belum terbentuk, terkait tugas dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan, itu menggunakan UU KPK lama," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, ketika Ghufron resmi dipilih DPR, KPK masih menerapkan UU lama sehingga meskipun setelah itu terbit UU KPK hasil revisi, yang menjadi dasar hukum pelantikan Ghufron adalah UU lama KPK.

Tipo Biang Keladi

Polemik ini diketahui bersumber dari kesalahan penulisan alias tipo para wakil rakyat atas UU KPK hasil revisi.

Pasal 29 huruf e UU KPH hasil revisi yang tipo berbunyi, "Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;"

Baca: Bocoran Wajah Baru Menteri Jokowi, Kabinet Kerja Jilid II, Jaksa Agung dan Menteri Pernah Ditegur

Dalam angka dituliskan "50" tahun, tapi dalam huruf dituliskan "empat puluh" tahun.

Kesalahan penulisan inilah yang membuat Istana mengembalikan draf UU KPK hasil revisi kepada DPR untuk dikoreksi.

Mantan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan bahwa pihaknya sudah mengoreksi tipo pada pasal di dalam Undang-Undang tentang KPK hasil revisi.

"Kemarin itu masih ada yang terlewat dua poin (pasal yang direvisi) saya lupa paraf. Kemarin Saya paraf pagi hari, harusnya sudah terkirim ya ke Setneg," kata Supratman saat dihubungi wartawan, Rabu (16/10/2019).

Baca: Cara Download Lagu MP3 Nella Kharisma (Kumpulan Lagu) Pamer Bojo, Konco Mesra, Daftar Lagu Lainnya

Baca: Kabar Dahnil Anzar Menteri Pertahanan, Ngabalin Bilang Patut Disyukuri, Dahnil Bicara Posisi Tawaran

Wakil rakyat Fraksi Gerindra itu juga mengingatkan bahwa perbaikan tipo itu tidak memangkas masa berlakunya UU KPK hasil revisi tersebut.

Baca: DOWNLOAD LAGU MP3 - Kumpulan Lagu: DJ Karin & Dewi Remix, Video dan Cara Download Lagu Remix Terbaru

UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 dan tetap berlaku meskipun Presiden Joko Widodo belum menandatangani draf UU KPK tersebut.

"Kalau Presiden enggak tanda tangan, otomatis itu (UU KPK hasil revisi) tetap berlaku," ujar dia. 

Baca: Kabar Dahnil Anzar Menteri Pertahanan, Ngabalin Bilang Patut Disyukuri, Dahnil Bicara Posisi Tawaran

Baca: Bocoran Wajah Baru Menteri Jokowi, Kabinet Kerja Jilid II, Jaksa Agung dan Menteri Pernah Ditegur

(*)

Baca: Bocoran Wajah Baru Menteri Jokowi, Kabinet Kerja Jilid II, Jaksa Agung dan Menteri Pernah Ditegur

artikel ini sudah tayang di kompas.com

UU KPK Koreksi Typo, MAKI Bilang gak Sah tanpa Paripurna, Nasib Komisioner Terpilih Nurul Ghufron

Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved