Wali Kota Medan Ditangkap KPK - Dzulmi Eldin Minta Setoran dari Kadis Ini Rp 20 Juta Per Bulan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin serta barang bukti

Wali Kota Medan Ditangkap KPK - Dzulmi Eldin Minta Setoran dari Kadis Ini Rp 20 Juta Per Bulan
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
WALI Kota Medan, Dzulmi Eldin, menaiki tangga di Gedung KPK, Jakarta, saat akan menjalani pemeriksaan, Rabu (16/10). Eldin ditangkap berdasarkan pengembangan OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus suap. 

Berdasarkan laman harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), inilah total kekayaan Dzulmi Eldin yang Dilaporkannya pada 16 Juli 2019.

////

TRIBUN-MEDAN.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT).

OTT terhadap Wali Kota Medan tersebut merupakan OTT yang ke-128 yang dilakukan KPK sejak 2005.

"Sampai saat ini, ada sekitar 128 OTT yang dilakukan KPK sejak 2005. Dua OTT akan disampaikan hasilnya pada hari Rabu. Sedangkan 126 OTT sudah naik ke penyidikan," ujar Juru Bicara KPK KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Febri mengatakan, dari OTT saja, terdapat 444 orang tersangka kasus korupsi yang sudah diproses KPK.

Dia menambahkan OTT tidak disukai para pejabat korup karena tidak bisa diprediksi mereka.

"OTT ini memang tidak disukai oleh para pejabat korup. Karena sifatnya yang seketika terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh mereka. Dan proses penyidikan hingga persidangan juga cepat dan terukur. Kesempatan menghilangkan atau mengaburkan bukti juga lebih sulit," kata dia.

Terkait landasan hukum, seluruh OTT KPK itu dilakukan dengan landasan hukum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebelum direvisi.

Sementara itu, UU KPK yang baru banyak dikritik karena dianggap melemahkan KPK, termasuk dinilai bisa membuat OTT tak lagi terjadi karena penyadapan hingga penggeledahan yang harus melalui izin Dewan Pengawas.

Terkait OTT, dalam tiga hari sejak Senin 14 OKtober 2019 hingga Rabu 16 Oktober 2019 saja, komisi antirasuah ini saja telah melakukan tiga kali OTT, yaitu Bupati Lampung Utara, Bupati Indramayu, dan Wali Kota Medan.

Setoran dari dinas

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terhadap Wali Kota Medan Dzulmin Eldin tadi malam, Selasa (15/10/2019) diduga kuat terkait dengan praktik korupsi setoran dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dalam OTT kali ini tim penindakan KPK menangkap tujuh orang di wilayah Kota Medan.

Salah satu yang terjerat dalam OTT KPK kali ini adalah Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

"Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur wali kota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2019).

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Febri.

Harta kekayaan

Berdasarkan laman harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses Tribunnews.com melalui elhkpn.kpk.go.id, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tercatat memiliki harta kekayaan hingga Rp20,3 miliar.

Harta yang dilaporkan Dzulmi pada 16 Juli 2019 itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Untuk harta tidak bergerak, Dzulmi tercatat memiliki 14 tanah dan bangunan yang tersebar di Medan dan Jakarta.

Total tanah dan bangunan milik Dzulmi senilai Rp11.581.954.000.

Sedangkan untuk harta bergerak, Dzulmi memiliki dua jenis mobil, yakni Toyota Kijang Innova dan Toyota Corolla.

Serta tiga sepeda motor, dengan total Rp193 juta.

Harta bergerak lainnya milik Dzulmi tercatat senilai Rp4.961.516.000.

Selain itu, Dzulmi juga tercatat memiliki kas atau setara kas lainnya senilai Rp3.663.296.565.

Jadi total harta kekayaan yang dilaporkan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yakni Rp20.399.765.565.

Berdasarkan hukum acara yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan mereka yang diamankan.

Penjelasan KPK

WaliKota Medan Dzulmi Eldin meminta uang kepada Kepala Dinas P2PR untuk menutupi biaya kelebihan perjalan dinas ke Jepang pada Juli lalu.

Informasi ini diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menangkap basah para anak buah Dzulmi Eldin saat bertransaksi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, saat berkunjung ke Jepang dalam rangka kerja sama sister city dengan Kota Ichikawa di Jepang, Eldin membawa serta istri, dua orang anak, dan orang-orang yang tidak terkait dengan perjalanan dinas.

Eldin bahkan memperpanjang masa tinggalnya selama tiga hari di Jepang.

“Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjalanan dinas terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan oleh APBD,” kata Saut di kantor KPK, Rabu (16/10/2019) malam.

Pihak travel pun meminta biaya perjalanan kepada Eldin.

Eldin selanjutnya menjumpai Kasubag Protokoler Medan Sfi dan memerintahkannya untuk mencari dana untuk menutupi pengeluaran nonbudgeter sekitar Rp800 juta.

Sfi membuat target kadis yang akan dimintai termasuk kepala dinas yang ikut ke Jepang.

Kepala Dinas PU Isya Ansari ditargetkan memberi uang Rp250 juta meskipun tidak ikut dalam perjalanan dinas ke Jepang.

KPK menduga ia diminta uang karena telah diangkat oleh Eldin sebagai kepala dinas.

Menurut KPK, Isya Ansari menyetorkan Rp20 juta setiap bulannya kepada Dzulmi Eldin.

Rabu, 15 Oktober, setelah memastikan adanya transaksi pemberian uang dari Kadis PU ke ajudan Dzulmi Eldin, tim KPK pun bergerak untuk mengamankannya.

Sekitar pukul 20.00 WIB tim mengejar seorang ajudan itu yang setelah diketahui mengambil uang Rp50 juta di rumah Kadis Isya Ansari.

Namun tidak berhasil mengamankan dan ajudan itu malah kabur setelah berusaha menabtrak tim

Tim kemudian bergerak ke rumah Isya Ansari dan mengamankannya sekitar pukul 21.30 WIB.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di kantor KPK, Rabu (16/10/2019)
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di kantor KPK, Rabu (16/10/2019) (Tribunnews)

Sekitar pukul 23.00 WIB, tim bergerak ke sebuah rumah sakit di Medan dimana Dzulmi Eldin sedang melakukan fisioterapi dan langsung mengamankannya.

Di tempat ini, tim kemudian mengamankan Kasubag Protokoler yang sedang mendampingi Dzulmi Eldin.

Rabu dini hari 1.30, tim bergerak ke Kantor Wali Kota dan mengamankan ajudan Wali Kota, SSO beserta uang sebesar Rp200 juta di laci kabinet di ruang protokoler.

Setelah itu, tim mengamankan ajudan Eldin yang sempat melarikan diri.

Saat ini lima orang yang diamankan tersebut diterbangkan ke Jakarta.

Saut Situmorang menjelaskan, Dzulmi Eldin adalah wali kota ke-49 yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.

Tahun ini, KPK telah melakukan 21 tangkap tangan.

KPK, katanya, sangat menyesalkan terjadinya suap oleh perangkat kepala daerah untuk memperkaya diri sendiri dan mencerderai kepercayaan rakyat.

“Malah menggunakan uang yang seharusnya untuk rakyat untuk pribadi dan kelompok,” ujarnya.

Kepala Daerah Lainnya yang Tersangkut OTT KPK

Sebelumnya, Bupati Indramayu Supendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan kasus suap proyek infrastruktur.

Supendi terjaring oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Indramayu, Jawa Barat, pada Senin (14/10/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Selain Bupati Indramayu, KPK juga mengamankan 7 orang. Di antaranya yakni ajudan bupati, pegawai, rekanan, Kepala Dinas PU Kabupaten Indramayu, serta pejabat Dinas PU Kabupaten Indramayu.

OTT ini menambah panjang nama kepala daerah yang dicokok oleh komisi anti rasuah terutama kaitannya dengan sejumlah proyek infrastruktur.

Sepanjang 2019, ternyata tak hanya Bupati Indramayu saja yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi di proyek infrastruktur.

Lantas, siapa saja lainnya?

Bupati Mesuji

Bupati Mesuji Khamami ditangkap oleh KPK pada 23 Januari 2019 lalu.

Saat itu, KPK mengamankan total delapan orang dalam OTT yang berlangsung selama dua hari, sejak Rabu hingga Kamis  (23-24/1/2019).

OTT tersebut berlangsung di tiga tempat yang berbeda, yakni di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Mesuji.

Dalam penangkapan tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 1,28 miliar.

Uang tersebut dalam bentuk recehan Rp 100 ribu yang terikat dan disimpan di dalam kardus.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penangkapan tersebut terkait dugaan adanya realisasi commitment fee terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji.

Tepatnya di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Mesuji.

Uang tersebut merupakan fee untuk Khamami dari empat proyek di wilayah Kabupaten Mesuji.
Keempat proyek tersebut terdiri dari dua proyek yang dikerjakan PT JPN dengan nilai total Rp 12,95 miliar dan dua proyek yang dikerjakan PT SP senilai Rp 2,71 miliar.

Tak hanya Khamami, KPK juga menetapkan, adik Khamami, Taufik Hidayat dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wawan Suhendra sebagai tersangka.

Ketiganya diduga sebagai penerima suap.

Setelah melakukan OTT, KPK menyegel Kantor Bupati Mesuji dan PT Suci Budinusa yang bergerak di bidang penyedia infrastuktur, terletak di Jalan Harun II Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Selain melakukan penyegelan, KPK juga menangkap AS, yang diduga pimpinan perusahaan, dan mengamankan kardus yang berisi barang bukti.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri (PT SP) Sibron Azis dan seorang swasta bernama Kardinal sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pemberi suap.

Bupati Kabupaten Talaud

Operasi tangkap tangan berikutnya yakni Bupati Kabupaten Talaud periode 2014-2019, Sri Wahyumi Maria Manalip pada 30 April 2019.

Sri ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud.

Sri Wahyumi diduga meminta fee sekitar 10 persen kepada kontraktor terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud.

Diberitakan Kompas.com (17/05/2019) dalam kasus ini KPK mengamankan barang bukti berupa tas, jam, dan perhiasan mewah serta uang dengan nilai sekitar Rp 513.855.000.

KPK menduga barang-barang mewah itu rencananya diberikan sebagai hadiah ulang tahun Sri Wahyumi pada awal Mei.

Bupati Muara Enim

Pada 2 September 2019, KPK menangkap Bupati Muara Enim Ahmad Yani dalam OTT di wilayah Palembang dan Muara enim.

Ketika itu, tim dari KPK juga berhasil mengamankan uang sekitar 35.000 dollar Amerika Serikat.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, uang tersebut diduga terkait proyek di dinas PU setempat.

Pada 3 September 2019, Ahmad Yani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.

Selain itu, KPK juga menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar dan pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi sebagai tersangka.

Ahmad Yani dan Elfin diduga sebagai penerima suap. Sementara Robi diduga sebagai pemberi suap.

Ahmad Yani diduga menerima fee bersama Elfin dari Robi terkait paket pekerjaan pembangunan jalan tahun anggaran 2019. 

Bupati Bengkayang

Pada bulan yang sama, tepatnya pada 4 September 2019, KPK kembali melakukan OTT kepada kepala daerah yang terduga melakukan korupsi.

Kali ini, giliran Bupati Bengkayang Suryadman Gidot.

OTT tersebut bermula adanya informasi permintaan dana dari Suryadman melalui Kepala Dinas PUPR Bengkayang Aleksei dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan.

KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini yaitu Suryadman, Aleksei, Rodi, dan empat orang swasta lainnya yaitu Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus.

Dalam kasus ini, Suryadman dan Aleksei diduga menerima suap dari kelima pihak swasta terkait proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019.

KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 336.000.000 dalam bentuk pecahan Rp 100.000.

Uang tersebut merupakan hasil suap terkait proyek Pemerintah Kabupaten bengkayang, Kalimantan Barat.

Bupati Lampung Utara

Selanjutnya ada nama Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

KPK juga telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, yakni Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri.

Sisanya, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh, berasal dari pihak swasta.

Kasus ini terkait proyek dinas PUPR dan dinas perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Total uang yang diamankan tim KPK adalah Rp 728 juta.

Artikel sebagian telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:KPK Sudah Melakukan 128 Kali OTT Sejak 2005 Hingga Sekarang, Termasuk OTT Wali Kota Medan

Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved