Wali Kota Medan Ditetapkan Tersangka, Akhyar Mengaku Siapkan Pembelaan Hukum

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Medan Ditetapkan Tersangka, Akhyar Mengaku Siapkan Pembelaan Hukum
TRIBUNNEWS
Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin menggunakan rompi oranye dan tangan diborgol usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) dini hari. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dzulmi Eldin ditetapkan tersangka atas dugaan penerima suap dari sejumlah Kepala Dinas.

Tidak hanya Eldin, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang lainnya.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Mapolrestabes Medan pada Rabu (16/10/2019) kemarin.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

"Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan, TDE (Tengku Dzulmi Eldin) Wali kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan," jelasnya.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Terkait penetapan tersangka yang ditetapkan oleh KPK, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dikabarkan akan membantu persiapan pembelaan hukum untuk Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

"Nanti kita bantu persiapannya. Ini kami sedang berkomunikasi dengan Pak Wali bagaimana pembelaan hukumnya," ujarnya, Kamis (17/10/2019).

(mft/tribun-medan.com)

Penulis: Muhammad Fadli Taradifa
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved