2 Profesor Bongkar Persoalan Awal Draf UU KPK Melemahkan, Pakar Hukum: Pasal yang Sengaja Diselipkan

2 Profesor Bongkar Persoalan Awal Draf UU KPK Melemahkan, Pakar Hukum: Pasal yang Sengaja Diselipkan

2 Profesor Bongkar Persoalan Awal Draf UU KPK Melemahkan, Pakar Hukum: Pasal yang Sengaja Diselipkan
youtube/tvone
2 Profesor Bongkar Persoalan Awal Draf UU KPK Melemahkan, Pakar Hukum: Pasal yang Sengaja Diselipkan 

"Ketika saya minta sama tim ini (sambil mengecek HP), draf RUU-nya kok agak berbeda Prof Mahfud yang saya baca?," imbuhnya.

Refly Harun kemudian menyebut kemungkinan punya Mahfud MD yang lebih tepat.

"Tapi oke lah saya mengikuti, saya kira Prof lebih tepat datanya," ujar Refly Harun.

"Tetapi begini, ada juga ketentuan harus mengikuti undang-undang ini."

Baca: Viral Postingan Adik Mencari Jodoh untuk Kakaknya yang Sudah Berusia 30 Tahun, Dibanjiri Pesan Masuk

"Tapi kelazimannya memang kalau belum ada Dewan Pengawas, maka kemudian kan jalan seperti sebelum terbentuknya Dewan Pengawas."

"Tapi setelah adanya Dewan Pengawas, maka ketentuan-ketentuan mengenai izin itu berlaku," sambung Refly Harun.

Oleh karena itu ia mengaku sangat menggaris bawahi seperti soal izin penyadapan.

"Di situ dikatakan untuk melakukan penyadapan kan izin Dewan Pengawas," kata Refly Harun.

Baca: Dewan Pengawas KPK Hambat Pemberantasan Korupsi? Pakar Hukum Refly Harun: Materinya Dewan Perizinan

"Tapi ternyata tidak hanya izin dewan pengawas, izin penyadapan baru bisa diberikan, itu dalam pasal penjelasannya, setelah gelar perkara di hadapan dewan pengawas."

"Artinya kita tidak bisa berharap lagi kasus-kasus baru yang di-OTT, karena kita tahu OTT dan penyadapan kan satu paket."

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved