Dzulmi Eldin, Fakta Tour and Travel Tagih Dana Perjalanan Wali Kota Medan ke Jepang, Dibalik OTT KPK

Dzulmi Eldin, Fakta Tour and Travel Tagih Dana Perjalanan Wali Kota Medan ke Jepang, Dibalik OTT KPK

Tribunnews/Irwan Rismawan
Dzulmi Eldin, Fakta Tour and Travel Tagih Dana Perjalanan Wali Kota Medan ke Jepang, Dibalik OTT KPK. Foto: Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin menggunakan rompi oranye dan tangan diborgol usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) dini hari. 

Saat kunjungan, Dzulmi juga ditemani istri dan dua anaknya, serta beberapa orang yang tidak memiliki kepentingan dengan kunjungan kerja tersebut.

Bahkan keluarga Dzulmi memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari, di luar waktu perjalanan dinas.

Baca: BAHAYA Gorengan dan Penyakit Kardiovaskular, Jarang Diketahui Risiko Mengerikan Mengintai Anda

Baca: Jawaban Nikita Mirzani saat Ditanya Pilih Farhat Abbas atau Elza, Sampai Teriak hingga Sorakan

Di masa perpanjangan tersebut, keluarga Dzulmi didampingi Syamsul Fitri Siregar, Kepala Bagian Protokol Pemerintah Kota Medan.

Keikutsertaan keluarga Dzulmi dan perpanjangan waktu tinggal di Jepang membuat pengeluaran perjalanan dinas wali kota tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran tersebut tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Alhasil pihak tour and travel yang mengurusi perjalanan ke Jepang menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi.

Dana yang harus dibayar Dzulmi untuk menutupi ekses dana nonbudget perjalanan ke Jepang mencapai Rp 800 juta.

Baca: Akhirnya Putri Amien Rais Hanum Rais Angkat Bicara terkait Postingan dan Berujung Dipolisikan

Baca: Respons Menohok Hotman Paris tatkala Nikita Mirzani Keceplosan soal Artis Bekas Mangkok

Minta uang setoran

Baca: CPNS - 4 Formasi CPNS Alokasi Terbesar, Selain Guru 63.000-an Formasi dan Tenaga Kesehatan-CPNS 2019

Korupsi.

Korupsi.(s3images.coroflot.com)

Untuk menutupi anggaran Rp 800 juta, Dzulmi meminta bantuan Samsul Fitri Siregar, Kepala Bagian Protokol Pemerintah Kota Medan.

Baca: Catat Jadwal Resmi Pendaftaran CPNS Terbaru - Pengumuman Pendaftaran hingga Registrasi Awal

Baca: 2 Profesor Bongkar Persoalan Awal Draf UU KPK Melemahkan, Pakar Hukum: Pasal yang Sengaja Diselipkan

Baca: Dewan Pengawas KPK Hambat Pemberantasan Korupsi? Pakar Hukum Refly Harun: Materinya Dewan Perizinan

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved