Jatah Menteri Nasdem, Pertemuan Surya Paloh - Jokowi, Menteri Muda & Peluang Gerindra Masuk Kabinet

Jatah Menteri Nasdem, Pertemuan Surya Paloh - Jokowi, Menteri Muda & Peluang Gerindra Masuk Kabinet

TRIBUin-MEDAN.com - Jatah Menteri Nasdem, Pertemuan Surya Paloh - Jokowi, Menteri Muda & Peluang Gerindra Masuk Kabinet

//

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate meminta publik bersabar menanti pengumuman kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: Akhirnya KPK Angkat Bicara terkait Dokumen Resmi UU KPK Revisi, PKS Singgung Jokowi soal Perppu KPK

Baca: Ditegur KPK, Mulan Jameela Hapus Foto 3 Kacamata Merek Gucci

Partai Nasdem juga meminta masyarakat bersabar menunggu siapa saja kadernya yang ditunjuk sebagai menteri.

Johnny memastikan bakal ada kejutan terkait hal tersebut.

"Segenap masyarakat ada baiknya bersabar dan tunggu pengumanan anggota Kabinet Indonesia Kerja II. Perlu juga ada element of surprise," kata Johnny kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

Johnny mengatakan, soal kursi menteri, Partai Nasdem menyerahkan keputusan seluruhnya pada Presiden Jokowi.

Baca: KPK Geledah Beberapa Ruangan di Kantor Wali Kota Medan

Sekalipun masih ada hal-hal yang akan dipertimbangkan, hal itu akan didiskusikan Jokowi bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Ini bukan basa-basi, kami percayakan penuh pada keputusan Pak Jokowi," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut bahwa Surya Paloh memang bertemu dengan Presiden Jokowi.

Akan tetapi, pertemuan itu tidak membahas kursi menteri untuk Partai Nasdem, melainkan nomenklatur kementerian.

"Berdiskusi tentang nomenklatur (kementerian), bukan posisi. Bagaimana merealisasikan revolusi mental pada periode kedua," ujar Willy.

Baca: Viral Pria yang Tak Sangka Garukannya pada Bekas Gigitan Nyamuk Berakibat Infeksi Parah

Willy mengatakan, posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dibahas bersama ketua umum partai.

"Sejauh ini semua partai sudah memfinalisasi pos-pos tersebut, hanya saja domainnya di mana itu masih prerogatif presiden dan usulan ketum," kata dia.