KPK Respons Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara: Jangan sampai Bertentangan dengan Hukum Acara

Jika ada surat-surat sejenis jangan sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang lebih tinggi," kata Febri.

KPK Respons Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara: Jangan sampai Bertentangan dengan Hukum Acara
(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) merespons cepat terkait informasi adanya surat edaran di Provinsi Sumatera Utara.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya tidak mendapatkan informasi resmi terkait dengan surat tersebut.

"Jika ada surat-surat sejenis jangan sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang lebih tinggi," kata Febri, Jumat (18/10/2019).

Febri menjelaskan bahwa hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum.

Dan perlu juga kami ingatkan, jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi bisa terancam pidana.

"Kami ingatkan baik terhadap saksi atau tersangka maka ada ancaman pidana," tegas Febri.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merilis Surat Edaran Gubernur pada 30 Agustus lalu.

Surat yang diteken oleh Sekda Provisni Sumut, Sabrina itu berisi larangan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) untuk menghadiri permintaan keterangan atau surat panggilan.

Baik dari penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa izin Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Salah satu poin dalam surat edaran itu menegaskan, ASN tidak diperkenankan menghadiri permintaan keterangan atau panggilan tanpa izin Gubernur Sumut.

Halaman
1234
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved