PERPPU KPK, Jokowi Dianggap Ragu tak Berkutik di Hadapan Parppol Pendukung, Pendapat Politisi PKS

PERPPU KPK, Jokowi Dianggap Ragu tak Berkutik di Hadapan Parppol Pendukung, Pendapat Politisi PKS

PERPPU KPK, Jokowi Dianggap Ragu tak Berkutik di Hadapan Parppol Pendukung, Pendapat Politisi PKS
Tribun Medan/ilustrasi grafis
PERPPU KPK, Jokowi Dianggap Ragu tak Berkutik di Hadapan Parppol Pendukung, Pendapat Politisi PKS 

PERPPU KPK, Jokowi Dianggap Ragu tak Berkutik di Hadapan Parppol Pendukung, Pendapat Politisi PKS

TRIBU'N-MEDAN.com - PERPPU KPK, Jokowi Dianggap Ragu tak Berkutik di Hadapan Parppol Pendukung, Pendapat Politisi PKS.

//

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai, Presiden Joko Widodo ragu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Baca: Akhirnya Putri Amien Rais Hanum Rais Angkat Bicara terkait Postingan dan Berujung Dipolisikan

Baca: 2 Profesor Bongkar Persoalan Awal Draf UU KPK Melemahkan, Pakar Hukum: Pasal yang Sengaja Diselipkan

Padahal, berbagai elemen masyarakat sipil memandang bahwa UU KPK hasil revisi justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Keraguan itu, menurut Pipin, menimbulkan kesan bahwa Presiden Jokowi enggan mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan pimpinan parpol pendukungnya.

"Beliau seperti tidak berkutik di hadapan para elite partai politik pendukung pemerintahannya," ujar Pipin saat menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019). 

Baca: Dzulmi Eldin, Fakta Tour and Travel Tagih Dana Perjalanan Wali Kota Medan ke Jepang, Dibalik OTT KPK

Baca juga: Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Pipin kemudian menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengenai peluang pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi jika menerbitkan Perppu KPK.

Ia berpendapat, seorang presiden tidak dapat dimakzulkan hanya karena menerbitkan Perppu.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved