Posisi Menteri PDI P, Bocoran Selain Incar Posisi Urusan Pemerintahan, Respons Jokowi Gak Disangka

Posisi Menteri PDI P, Bocoran Selain Incar Posisi Urusan Pemerintahan, Respons Jokowi Gak Disangka

Posisi Menteri PDI P, Bocoran Selain Incar Posisi Urusan Pemerintahan, Respons Jokowi Gak Disangka
DOK.SEKRETARIAT NEGARA
Posisi Menteri PDI P, Bocoran Selain Incar Posisi Urusan Pemerintahan, Respons Jokowi Gak Disangka 

Posisi Menteri PDI P, Bocoran Selain Incar Posisi Urusan Pemerintahan, Respons Jokowi Gak Disangka

TRIBU'n-Medan.com - Posisi Menteri PDI P, Bocoran Selain Incar Posisi Urusan Pemerintahan, Respons Jokowi Gak Disangka.

//

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menuturkan bahwa partainya berkomitmen menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berjalan efektif.

Baca: MOTOGP Hari Ini: Jadwal MotoGP Jepang 2019, Klasemen MotoGP, Persaingan Runner-up & Posisi Dovizioso

Baca: Akhirnya KPK Angkat Bicara terkait Dokumen Resmi UU KPK Revisi, PKS Singgung Jokowi soal Perppu KPK

Dengan demikian, PDI-P berharap mendapat posisi menteri yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau harapan PDI Perjuangan, ya kami ada dalam posisi menteri-menteri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat," ujar Arif saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Baca: TERUNGKAP Modus Banker FY Membobol Dana Nasabah BNI hingga Rp 124 Miliar

Baca: Wali Kota Medan Ditahan KPK, Ombudsman Minta Pelayanan Publik Tak Terhambat

 Arif mengatakan, sebagai parpol utama dalam koalisi pendukung, PDI-P ingin mengawal jalannya pemerintahan secara efektif.

Efektif artinya tidak saja lancar, sukses dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan tapi juga mampu untuk menjawab masalah rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat.

Namun, Arif enggan untuk menyebutkan secara spesifik pos kementerian apa saja yang diajukan oleh PDI-P kepada Presiden Jokowi.

"Yang memiliki kewenangan untuk membicarakan soal itu adalah Ketua Umum partai, Ibu Mega. Beliau yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membicarakannya dengan Presiden dan tentu saja jadi kewenangannya Presiden," kata Arif.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Baca: DEBAT UU KPK, Tipo UU KPK Dianggap Tidak Sah? Alasan Pengamat Hukum UGM: Asas Legalistik, Gak Bisa

Baca: MOTOGP Hari Ini: Jadwal MotoGP Jepang 2019, Klasemen MotoGP, Persaingan Runner-up & Posisi Dovizioso

Baca: Jatah Menteri Nasdem, Pertemuan Surya Paloh - Jokowi, Menteri Muda & Peluang Gerindra Masuk Kabinet

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved