Surat ke Jokowi terkait Kasus Novel Baswedan Dilayangkan Pegiat Korupsi, Polisi Dinilai Lambat

Surat ke Jokowi terkait Kasus Novel Baswedan Dilayangkan Pegiat Korupsi, Polisi Dinilai Lambat

Surat ke Jokowi terkait Kasus Novel Baswedan Dilayangkan Pegiat Korupsi, Polisi Dinilai Lambat
dok/TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi dukungan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Aksi dukungan tersebut ditujukan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang tengah dalam perawatan akibat aksi teror penyiraman air keras. 

Surat ke Jokowi terkait Kasus Novel Baswedan Dilayangkan Pegiat Korupsi, Polisi Dinilai Lambat

TRIBU'N-MEDAN.com- Surat ke Jokowi terkait Kasus Novel Baswedan Dilayangkan Pegiat Korupsi, Polisi Dinilai Lambat.

/

Sejumlah pegiat antikorupsi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk meminta dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus yang dialami penyelidik senior KPK Novel Baswedan.

Baca: Inilah Penerbangan Tersingkat dan Terlama di Dunia, Dari 80 Detik hingga 19 Jam,

Baca: Politisi PKS Mardani Ali Sera Blak-blakan PKS Berdoa Gerindra Jadi Oposisi, Bilang Jokowi Apresiasi

Pegiat antikorupsi yang membuat surat ini antara lain Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Direktur YLBHI Asfinawati, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Direktur Amnesty International Usman Hamid, dan Koordinator KontraS Yati Andriyani.

"Saya kira hanya dengan tim pencari fakta yang independen yang dibentuk oleh presiden, maka kasus Novel bisa dibuka," ujar Usman Hamid dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Baca: Kapolri Tito Karnavian Jadi Sorotan di Kasus Novel Baswedan,Hari Ini Batas Waktu 3 Bulan dari Jokowi

Usman menambahkan, pegiat antikorupsi ini menilai investigasi atas kasus Novel Baswedan yang dilakukan Kepolisian berjalan lamban dan tidak lazim yang mungkin disebabkan penyalahgunaan wewenang.

Komnas HAM, lanjutnya, juga mengkonfirmasi hal ini dalam laporan pemantauannya, bahwa terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepolisian.

"Independensi dan transparansi penyelidikan ini harus dipastikan karena terdapat dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini," sambung Usman.

Ia juga menyampaikan, pegiat antikorupsi pun menuntut Jokowi segera memberlakukan undang-undang khusus untuk melindungi para pembela HAM, termasuk di sektor antikorupsi.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved