Jokowi Minta Penyederhanaan Eselon, Pemko Medan Tunggu Peraturan Resmi

Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Jokowi Minta Penyederhanaan Eselon, Pemko Medan Tunggu Peraturan Resmi
Tribun Medan/HO
FOTO ILUSTRASI: Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman melantik 27 pejabat struktural eselon III dan IV di Balai Kota Medan, (19/7). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jokowi dan Ma'ruf Amin baru saja dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Dalam pidato ini dibacakan di gedung parlemen, Minggu (20/10/2019) sore, Jokowi menyampaikan beberapa hal penting diantaranya terkait penyederhaaan birokrasi.

"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong," ungkapnya.

Ia menambahkan, birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Ia lantas meminta penyederhaaan pejabat eselon.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV. Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," terangnya.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, pidato presiden tersebut harus ditindaklanjuti dengan Undang-undang kepegawaian.

"Pidato presiden harus ditindaklanjuti dengan undang-undang kepegawaian. Di sana sudah ada diatur. Pidato presiden akan disikapi oleh Kementrian PANRB dan Mendagri," katanya.

Hal ini untuk mengimplementasikan pidato kepada peraturan-peraturan yang baru. Namun, Ia memandang, struktural perlu. Ia mengatakan, kalau yang lain fungsional bagaimana nanti garis komandonya.

"Tetapi mungkin nanti dikaji lebih lanjut. Kita ikut kata Bapak Presiden dan peraturan saja," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Muslim mengatakan mendukung hal ini. Namun, mereka pasti menunggu hingga peraturan tersebut diberlakukan.

"Kita menunggu keputusan, pastinya mengikuti perintah Presiden. Kita memang menuju ke sana (penyederhanaan). Jadi tidak terlalu banyak tangga. Ke fungsional semua. Seperti misalnya fungisonal akuntan, fungsional pemerintahan," terangnya.

Jadi, lanjutnya, eselon yang nantinya ditiadakan memiliki Ada jabatan fungsional. Sehingga jabatan struktural dialihkan ke jabaran fungsional. Sesuai dengan keahliannya.

Ditanya apakah hal ini akan efektif, ia mengatakan tergantung dari sisi mana melihatnya.

"Tergantung di mana efektifnya. Kalau untuk mengambil keputusan lebih cepat, bisa saja," katanya.

(cr17/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved