Soal Wabah Lalat di Tanjung Morawa, Keputusan Akhir Pengusaha Diberikan Waktu Urus Izin

Pada saat ini masyarakat di sekitar keliling peternakan ayam begitu resah akibat banyaknya lalat di pemukiman mereka

Soal Wabah Lalat di Tanjung Morawa, Keputusan Akhir Pengusaha Diberikan Waktu Urus Izin
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Warga Desa Dalu X B ketika melakukan aksi demo di kandang ayam potong, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deliserdang akhirnya mengambil alih kewenangan persoalan keberadaan ternak ayam potong yang ada di Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak Kecamatan setempat.

Mulai dari pengusaha hingga Kepala Desa, Kecamatan, Dinas Pertanian, Dinas Perizinan, dan Dinas Lingkungan Hidup diundang dalam pertemuan pembahasan penyelesaian masalah di kantor Satpol PP Senin, (21/10/2019).

Pada saat ini masyarakat di sekitar keliling peternakan ayam begitu resah akibat banyaknya lalat di pemukiman mereka.

Setelah mendengarkan keterangan-keterangan berbagai pihak, rapat inipun langsung memutuskan kesempakatan bersama. Dalam pertemuan diputuskan pengusaha diberi batas waktu hingga 10 November 2019 untuk mengurus izin dan tidak boleh dilakukan pengisian bibit ayam lagi setelah panen. Diputuskan jika sampai tanggal 10 November pengusaha juga belum mempunyai izin dan membandel tetap kembali memasukkan bibit ayam maka akan dilakukan penertiban berupa pembongkaran kandang. Pengusaha sepakat jika mereka melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka mereka akan siap untuk diambil tindakan oleh Satpol PP selaku eksekutor lapangan.

Dalam pertemuan ini hadir pengusaha bernama Harmaini. Ia merupakan pegawai ASN di Dinas Perdagangan Pemko Medan. Saat hadir ia datang dengan memakai baju seragam lengkap. Ia sempat memberikan pemaparan bagaimana awal mula dirinya berusaha ternak ayam potong. Disebutnya ia sebenarnya adalah warga Medan hanya saja berusaha di Desa tersebut karena dulunya dirinya membeli kandang ayam dari Kepala Desa Dalu X B, Wantoro.

"Nanti saya akan urus izinnya untuk buat kandang ayam yang bagus. Saya sudah lihat itu kandang ayam yang memang tidak akan ada lalatnya seperti di Serdang Bedagai. Saya akan urus nanti,"kata Harmaini.

Sementara itu Wantoro yang hadir dalam rapat itu membenarkan bahwa dirinya pernah menjual kandang ayam kepada Harmaini. Disebut hal itu dilakukan karena ia terpilih sebagai orang nomor satu di Desa tersebut. Meski warga sudah pernah melakukan aksi demo ke kandang ayam namun ia saat itu masih berpihak kepada pengusaha.

"Kalau yang di dusun I warga belum ada yang lapor sama saya resah. Dulu memang ada tapi sudah tutup kandangnya. Sekarang ini masyarakat banyak yang memaklumi ada kandang ayam karena pengusahanya masih saudara. Sekarang yang banyak protes itu masyarakat dusun 10 karena di dekat situ ada kandang juga dan lalatnya banyak kali,"kata Wantoro.

Penjelasan Wantoro yang menyebut di dusun I ada kandang tapi masyarakat tidak ada yang mengeluh dan di sekitar dusun 10 ada kandang tapi masyarakat mengeluh sempat menjadi pembahasan di rapat. Ia seakan membela pengusaha yang ada di dusun I. Hal ini lantaran dirinya hanya memojokkan pengusaha yang ada di sekitaran dusun 10 saja. Banyak yang tidak sependapat dengan apa yang diucapkannya karena tidak masuk diakal. Hal ini lantaran kondisi kandang sama bentuknya belum menggunakan teknologi.

Kasatpol PP Deliserdang, Suryadi Aritonang yang hadir memimpin jalannya pertemuan meminta dengan tegas agar pihak pengusaha mengikuti aturan yang berlaku. Karena masih terus meresahkan masyarakat dan belum sama sekali mempunyai izin pengusaha wajib mengikuti ketentuan. Kepada pihak pengusaha dirinya bilang jika kesepakatan yang telah dibuat bersama dilanggar ia akan melakukan pembongkaran kandang.

"Silahkan urus izinnya sampai tanggal 10 November. Jangan membandel lagi dan memasukkan bibit ayam lagi nanti setelah panen. Saya pernah jadi Camat dan sudah pernah saya tertibkan kandang seperti ini. Mau kalian duluan yang buat usaha disitu dari pada warga yang datang itu tidak bisa jadi pembenaran. Kalau enggak ada izinnya harus tutup dan harus kita tertibkan nanti,"kata Suryadi.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved