Breaking News:

Komisioner KPU dan Bawaslu Deliserdang Dilaporkan ke DKPP

Jenda Muli yang mencalonkan dari Partai Golkar itu melaporkan para komisioner setelah dirinya dikalahkan dalam perhitungan suara.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
Twitter/Sahabat JENDA
Jenda Muli 

TRIBUN-MEDAN.com- Komisioner KPU dan Bawaslu Deliserdang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan (Dapil) 6 Deliserdang, Jenda Muli.

Jenda Muli yang mencalonkan dari Partai Golkar itu melaporkan para komisioner lembaga penyelenggara Pemilu terkait dugaan pelanggaran kode etik. Disebut kalau hal itu berkaitan dengan kenyataan bahwa dirinya telah dikalahkan dalam perhitungan suara.

"Benar saya laporkan. Semua Komisioner saya laporkan, baik KPU maupun Bawaslu Deliserdang," ujar Jenda Muli dihubungi melalui telepon selulernya Rabu, (23/10/2019).

Ia mengaku kalau laporannya telah diregister dan tinggal menunggu jadwal sidang perdana. Untuk melawan KPU dan Bawaslu, Jenda Muli menyebut tidak sama sekali menggandeng pengacara. Katanya ia lebih yakin maju kalau hanya dirinya sendiri yang menjalani sidang nantinya.

Komisioner KPU Deliserdang dan perwakilan partai politik berfoto bersama usai pelaksanaan pleno Selasa, (13/8/2019).
Komisioner KPU Deliserdang dan perwakilan partai politik berfoto bersama usai pelaksanaan pleno Selasa, (13/8/2019). (TRIBUN MEDAN / Indra Gunawan Sipahutar)

"Kalau sendiri lebih puas saya rasa karena saya yang paling tahu bagaimana sebenarnya. Bulan September lalu saya laporkan dan ini juga saya baru pulang dari Jakarta sebenarnya. Tunggu sajalah kapan sidangnya. Katanya kalau sidang akan di Medan dilakukan," kata Jenda Muli.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Deliserdang Timo Dahlia Daulay mengaku pihaknya belum ada mendapat panggilan dan DKPP.

"Katanya begitu (ada dilaporkan ke DKPP). Tapi kan belum tentu setiap laporan bisa diregister. Makanya kami belum tahu apa pokok dari laporan yang dibuat. Ya, memang untuk pelaporan di DKPP tidak hanya pada saat masa tahapan saja tapi setelah selesai juga bisa karena DKPP inikan persoalan kode etik. Kita lihat sajalah nanti bagaimana," kata Timo. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved