4 Fakta Dilantiknya Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian jadi Mendagri dan Kepala BNPP

Tito Karnavian memiliki tanggung jawab di Kementerian Dalam Negeri dan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)

4 Fakta Dilantiknya Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian jadi Mendagri dan Kepala BNPP
DOK.PUSPEN KEMENDAGRI
Tjahjo Kumolo dan Tito Karnavian saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri. 

“Tugas Bapak sebagai Kapolri tidak berbeda jauh dengan Mendagri, karena menjaga ketenteraman dan ketertiban ini juga bagian dari Mendagri. Bapak membawahi 34 Provinsi, dan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, di sini pun bapak melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemda. Khusus Tahun 2020 tentu akan melaksanakan pembinaan Pilkada di 270 daerah,” ujar Hadi.

Tjahjo Kumolo dan Tito Karnavian salam komando saat serah terima jabatan Mendagri dan Kepala BNPP
Tjahjo Kumolo dan Tito Karnavian salam komando saat serah terima jabatan Mendagri dan Kepala BNPP, Rabu (23/10/2019). (DOK.PUSPEN KEMENDAGRI)

Tito Ucapkan Terma kasih

Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Keluarga Besar Kemendagri dan BNPP.

Ia juga mengaku akan bergerak cepat dan menyesuikan gaya kepemimpinan dan arahan Presiden Joko Widodo dalam bekerja.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat, sengaja saya sepakat dengan Pak Tjahjo, setelah selesai rangakaian di Istana, langsung ke sini, karena masing-masing kita udah dikejar kegiatan lain, kami sudah tahu pola kepemimpinan Presiden kita ini langsung tancap gas, kerja, kerja, kerja!” kata Tito.

Menurutnya, terpilihnya ia sebagai Mendagri periode 2019-2024 merupakan momentum yang tak akan dilupakan. Pasalnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang membuat ia menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Kepolisian RI, juga sebagai anggota Kepolisian.

“Ini momentum yang tak akan terlupakan, jabatan dan amanah yang diberikan oleh Allah melalui Presiden ini membawa konsekuensi karir saya sebagai Anggota Kepolisian dan Kapolri, karena menjabat jabatan yang dijabat oleh sipil, maka saya harus berhenti bukan hanya sebagai Kapolri, tetapi juga sebagai Anggota Polri,” ungkapnya dalam siaran pers tertulis Puspen Kemendagri yang diterima Tribun-Medan.com, Rabu (23/10/2019).

Pengalaman menjadi seorang yang menduduki jabatan Sipil merupakan hal yang baru baginya. Terlebih, kultur atau budaya kerjanya juga sangat berbeda dibandingkan lingkungan Kepolisian.

“Ini hal baru bagi saya masuk ke yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur dan tata nilai yang berbeda dengan Kepolisian. Meskipun pengalaman saya di Kepolisian salama 33 tahun cukup panjang, pernah jadi Kapolda Papua, Kapolda Polda Metro Jaya, mengelola BNPT, hingga Kapolri, tetap ini merupakan pengalaman yang baru, dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri, disiplin dan komando tunggal menjadi kultur yang lebih cair dan fleksibel,” jelas Tito.

Dipaparkan Tito, sebagai Kementerian tertua, Kemendagri menghadapi tantangan yang kian kompleks. Dengan adanya sistem Otonomi Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus daerahnya, meski tetap dalam pengawasan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved