Isu Ormas dan ASN Radikal Menguat, Tito Karnavian Dinilai Pilihan Mendagri yang Tepat

Jenderal Tito Karnavan dinilai layak mengisi posisi Menteri Dalam Negeri

Isu Ormas dan ASN Radikal Menguat, Tito Karnavian Dinilai Pilihan Mendagri yang Tepat
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. 

TRIBUN-MEDAN.com-Jenderal Tito Karnavan dinilai layak mengisi posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyatakan, di tengah menguatnya isu organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal maupun radikalisme di kalangan aparat sipil negara (ASN), Tito Karnavian merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi Mendagri.

“Jika Pak Jokowi memilih Tito Karnavian jadi Mendagri, tentu itu sebuah keputusan yang sangat tepat,” kata Stanislaus Riyanta kepada media di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Seperti diketahui, salah satu wewenang Kementerian Dalam Negeri adalah memberikan izin ataupun tidak memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Sesuai aturan, Kemendagri berwenang mengeluarkan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan. Ormas yang tak mengantungi SKT berarti ormas ilegal.

Tito Karnavian dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (21/10/2019). 

Tito yang berseragam Polri masih hadir di Istana didampingi Kepala Divisi Humas Irjen M Iqbal serta sejumlah pejabat Polri. Tito awalnya mengaku tidak tahu alasan dirinya dipanggil Presiden.

Stanislaus Riyanta menilai, kinerja Tito selama memimpin Polri juga telah membawa kemajuan bagi Korps Bhayangkara. Salah satunya lewat program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).

Program tersebut mengantarkan Polri menjadi institusi nomor tiga yang dipercaya masyarakat. Survei Alvara Research Center menyatakan, selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, Polri mendapatkan nilai 78,1 persen.

Hal ini menempatkan Polri sebagai lembaga yang meraih tingkat kepercayaan tinggi dan berada di peringkat tiga setelah TNI dan KPK.

Lembaga survei internasional Gallup juga pernah merilis, Indonesia berada pada posisi ke-9 negara dengan kepercayaan terhadap kepolisian.

Riyanta menambahkan, pengalaman Tito mengungkap kasus-kasus terorisme telah melewati batas negara.

Hal ini dibuktikan ketika Tito diundang menjadi narasumber pada berbagai forum internasional terkait pemberantasan terorisme dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. (*)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Warta kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved