NasDem Dukung Anies Baswedan Rahasiakan Anggaran Siluman DKI Jakarta yang Disorot PSI

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana, sangat garang dalam mengungkap kejanggalan dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William juga menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Padahal, seharusnya Anies menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

Ia juga mengkritisi website apbd.jakarta.go.id yang sudah tidak dapat diakses publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

William meminta Anies terbuka dan transparan membuka anggaran tersebut untuk publik.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” kata William.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Kami akui ada hal-hal yang teman-teman SKPD mengisinya dimasukan dulu karena komponen sendiri belum ada," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Mahendra mengakui, detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya. "Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," kata dia.

Selain karena aturan yang tidak mewajibkan detail komponen anggaran dalam KUA-PPAS, Mahendra menjelaskan, SKPD juga tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun detail komponen anggaran sejak awal.

Sebab, dokumen rancangan KUA-PPAS harus diserahkan ke DPRD DKI paling lambat pekan kedua Juli 2019. E-budgeting harus disusun sebelum KUA-PPAS.

Karena itu, komponen yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting merupakan komponen dummy tahun-tahun sebelumnya.

"Barangkali keterbatasan waktu dan juga memang belum sampai waktunya (untuk mengisi komponen anggaran) kok," ucap Mahendra.

Kasubbag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Sudarman juga mengaku asal pilih ketika memasukkan komponen anggaran lem Aibon ke dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Sudarman menjelaskan, saat menginput data tersebut, Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat harus mengisi data anggaran setelah menerima pagu anggaran dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Namun, saat itu sekolah-sekolah di Jakarta Barat belum mengunggah rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Sementara data itu harus diunggah dalam sistem e-budgeting sebelum akhir Juli 2019. "Iya asal pilih," kata Sudarman.

Gubernur Anies Baswedan Salahkan Warisan Ahok

Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon disebabkan adanya kesalahan sistem digital. Adapun biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah. “Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi. Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Atas permasalahan ini kata Anies, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020. “Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies.

Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

Nasdem Dukung Anies

Partai Nasdem yang dulu pendukung Ahok, berbeda pandangan soal adanya anggaran fantastis yang dibongkar PSI tersebut.

Menurut mereka tidak ada keharusan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempublikasi atau membuka akses Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat ( Nasdem) Wibi Andrino melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

"Berdasarkan bimbingan teknis dari Kemendagri, tidak ada keharusan untuk mem-publish bila masih rancangan," kata Wibi.

Wibi mengatakan, rancangan KUA-PPAS itu telah dipegang oleh seluruh anggota DPRD dan sedang dibahas di masing-masing komisi.

Ia berujar, saat ini Nasdem sedang fokus dalam pembahasan KUA PPAS tersebut di komisi dan badan anggaran. Mereka tengah memeriksa secara detail setiap anggaran yang diajukan tiap SKPD.

"Komitmen kami adalah anggaran yang keluar harus dapat dipertanggung jawabkan karena ini uang rakyat," ucap Wibi.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Tak Buka Akses KUA PPAS, Fraksi Nasdem: Tidak Ada Keharusan untuk Publikasi"