SETELAH AHOK, Giliran Djarot Tanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan Salahkan Sistem Elektronik APBD
SETELAH AHOK, Giliran Djarot Tanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan Salahkan Sistem Elektronik APBD
lihat foto
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Baca: AS Rilis Video Penyerbuan Pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, Kekayaannya Mencapai Rp 46 Triliun
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
(*)
Adapun sebelumnya, PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS DKI Jakarta tahun 2020. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.
Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Baca: LIGA 1 - Jadwal Liga 1 Hari Ini Kalteng Putra vs Persib, Maung Bandung Waspadai Serangan Balik
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup situs web rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.
Padahal awalnya Website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.
Menanggapi hal tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.
Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.
Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.
"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
