Beralasan Lagi Periksa Sekda Budi Utari Siregar, BKD Siantar Batalkan RDP Dengan Komisi I DPRD

Komisi I membatalkan setelah mendapatkan surat balasan tidak bisa hadir dengan alasan lagi fokus memeriksa Sekda Budi Utari Siregar.

Beralasan Lagi Periksa Sekda Budi Utari Siregar, BKD Siantar Batalkan RDP Dengan Komisi I DPRD
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Sekretaris Komisi I DPRD Siantar Baren Alijoyo Purba saat ditemui, kemarin. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Anggota Komisi I DPRD Siantar membatalkan pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang ketidakharmonisan Sekda Budi Utari Siregar dengan Walikota Hefriansyah Noor.

Komisi I membatalkan setelah mendapatkan surat balasan tidak bisa hadir dengan alasan lagi fokus memeriksa Sekda Budi Utari Siregar tentang dugaan penyalahgunaan jabatan. 

Sekretaris Komisi 1 DPRD Siantar Baren Alijoyo Purba mengatakan pemanggilan RDP untuk mengetahui isi konflik yang terjadi antara Walikota Hefriansyah dengan Sekda Budi Siregar. Anggota Komisi I juga ingin mengetahui isi surat Inspektorat Sumut yang memutuskan untuk diberikan sanksi kepada Budi Siregar. 

"Sebenarnya RDP ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemeriksaan Walikota, kita hanya ingin tahu apa isi surat itu, apakah surat itu nggak bisa diketahui oleh DPRD atau publik. Itu saja,"ujar Politisi PDI Perjuangan, Senin (4/11/2019). 

Baca: Kembali Jadi Sekda Siantar, Budi Utari Langsung Dinonaktifkan oleh Wali Kota

Baca: Walikota Hefriansyah Dinilai Sewenang-wenang Copot Sekda Budi Utari Siregar

Sekda Nonaktif Budi Utari Siregar
Sekda Nonaktif Budi Utari Siregar (Tribun Medan/Tommy Simatupang)

Baren juga menyinggung tentang Walikota Hefriansyah ke Jepang dalam rangka perjalanan dinas. Ia menilai BKD tidak perlu menunggu Walikota untuk menghadiri rapat dengar pendapat. 

"Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya itu, kita hanya ingin tahu isi surat itu, sehingga Budi Utari Siregar di nonjobkan dari jabatan Sekda Pemko Siantar sebagai pejabat tertinggi di kota ini. Dan kita ingin tahu saja apa hasil surat Inspektorat Provinsi kemarin. Disini saja Walikota sewenang-wenang menonjobkan, bagaimana lagi kalau orang awam. KASN juga kan telah sampaikan dalam peringatan pertamanya yakni peringatan lisan, lalu selanjutnya itu ada juga peringatan dua dan tiga, setelah itu diturunkan kinerjanya,"ujarnya. 

Namun Baren tetap menghormati keputusan BKD untuk membatalkan rapat. 

"Dalam suratnya mereka minta dipending. Mungkin BKD kan punya atasan yakni Walikota, mungkin dilarang dulu untuk RDP. Kita juga hormati itu,"katanya. 

Kepala BKD Siantar Zainal Siahaan mengaku sudah melayangkan surat permintaan pembatalan rapat ke Ketua DPRD dengan Nomor 005/2058/XI/DPRD/2019 tanggal 1 November 2019. Ia menyampaikan sedang fokus dalam pemeriksaan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap Budi Utari Siregar sesuai rekomendasi Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Maka kami mohon kepada ketua DPRD Pematangsiantar agar RDP ditunda sampai selesai pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Budi Utari Siregar). Kan untuk RDP ini harus ijin juga pada Walikota,"katanya.

Seperti diketahui, Walikota Siantar Hefrianyah membebastugaskan Budi Siregar dari jabatan Sekda untuk menjalani pemeriksaan. Pascakeputusan KASN, Hefriansyah menerbitkan dua surat keputusan (SK) yakni surat pengangkatan kembali dan surat pembebasan tugas.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved