9 Kepsek SD di Siantar Protes Hanya Berstatus Pelaksana Tugas selama Bertahun-tahun

Sembilan orang kepala sekolah SD Negeri dan Swasta di Siantar melaporkan kepada DPRD Siantar tentang kutipan liar yang dilakukan Disdik.

9 Kepsek SD di Siantar Protes Hanya Berstatus Pelaksana Tugas selama Bertahun-tahun
Tribun Medan/Tommy Simatupang
Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Selasa (5/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Sembilan orang kepala sekolah SD Negeri dan Swasta di Siantar mengadukan kepada DPRD setempat tentang status mereka yang masih sebagai pelaksana tugas.

Dalam laporan bertanggal Senin (11/5/2019), yang dikirimkan ke DPRD, mereka mengadukan tentang tentang beberapa kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksanatugas (Plt) meskipun telah menjabat selama tiga tahun.

Di sisi lain, beberapa kepala sekolah yang baru dimutasi langsung diangkat mendapat jabatan definitif.

Lainnya adalah tentang pengutipan liar seperti biaya penerbitan Surat Keterengan Hasil Ujian bagi siswa kelas VI SD sebesar Rp6000.

Dilaporkan juga tentang Dinas Pendidikan mengutip dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp6000 per siswa pada tahun 2017/2018.

"Pengutipan itu atas nama Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Seluruh kutipan disetor ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) hingga saat ini sudah diperiksa oleh Inspektorat," demikian kutipan surat itu.

Menanggapi ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Ali Hasan Siregar membantah telah meminta kepala sekolah untuk menyetor dana BOS yang cair tiap tiga bulan sekali itu.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Ali Hasan Siregar.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Ali Hasan Siregar. (Tribun Medan/Tommy Simatupang)

Ia mengatakan dana BOS langsung dicairkan ke rekening sekolah. Saat disinggung kutipan dilakukan oleh K3S, Ali Hasan mengaku tidak tahu menahu.

"Enggak tahu kita (saya) itu bah! Kami enggak pernah mungut. Saya enggak pernah perintahkan itu ke K3S. Pungutan Dana BOS itu langsung ke rekening sekolah," katanya saat diwawancarai di ruangannya.

Ali Hasan menolak berkomentar tentang keluhan kepala sekolah yang terlalu lama menyandang status pelaksanatugas selama tiga tahun. Ia menyarankan Tribun Medan bertanya kepada Kepala Dinas Edi Noah dan Sekretaris Romayana. Namun, dua pejabat itu sedang berada di luar kota.

"Kalau tentang Plt langsung ke sekretaris," katanya.

Ali Hasan mengungkapkan ada 160 sekolah dasar negeri dan swata yang menerima Dana BOS di Kota Pematangsiantar. Untuk jumlah siswa SD, Ali Hasan beralasan harus membuka data lagi. (tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved