TRIBUN-MEDAN.com- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deliserdang, Mahruzar dan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD), Agus Ginting memberikan informasi yang bermacam-macam kepada Kajari Deliserdang, Harli Siregar ketika hadir di kantor Bupati Deliserdang Selasa, (5/11/2019).

Mahruzar menyebut saat ini banyak perusahaan penunggak pajak seperti pajak air bawah tanah yang berkisar sekitar Rp 6,5 Miliar.

"Penunggak pajak ini akan kita sampaikan ke Kejari Deliserdang. Sebenarnya udah kita panggil dan tegur. Ada Rp 6,5 miliar sebenarnya totalnya dan ada di wilayah Kim Star dan Kim Mabar,"ucap Mahruzar. 

• Kejari Deliserdang Bantu Pemkab Tagih Utang Guna Tingkatkan PAD dan Penyelamatan Aset

Sementara itu dari sisi Aset, Agus Ginting menyebut ada 968 bidang aset di Deliserdang sebenarnya. Namun dari jumlah itu baru 50 persen yang sudah ada sertifikatnya. Untuk tahun 2017 pihaknya sudah pernah ajukan ke BPN namun yang dianggap lengkap cuma 73 dan dari yang lengkap itu hanya 28 yang bisa bersertifikat. 

"Yang lain masih lengket di BPN. Untuk 200 bidang kita ajukan terus ke BPN. Banyaklah alasannya pak kalau kita tanya,"ujar Agus Ginting.

Terkait hal-hal tersebut Kajari Deliserdang, Harli Siregar meminta agar masing-masing Badan dapat menginventarisir dengan baik apa-apa yang menjadi utang maupun aset yang belum bersertifikat.

Dengan adanya MoU yang dilakukan antara Pemkab dan Kejari Deliserdang menjadikan mereka bisa untuk mendampingi Pemkab menyelesaikan masalah. Hal itu dilakukan guna meningkatkan PAD dan penyelamatan aset Pemkab.

"Kalau sudah lengkap nanti inventarisirnya kita sama-sama datang ke BPN. Jangan ragu minta bantuan hukum atau pandangan hukum sama Kejaksaan,"kata Harli. 

(dra/tribun-medan.com)