Bertemu PM Australia di KTT ASEAN, Jokowi Beber Kondisi Terkini Papua, Begini Reaksi Scott Morris
PRESIDEN Indonesia Joko Widodo menyampaikan kondisi terkini Papua pada Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison.
lihat foto
Bertemu PM Australia di KTT ASEAN, Jokowi Beber Kondisi Terkini Papua, Begini Reaksi Scott Morris
PRESIDEN Indonesia Joko Widodo menyampaikan kondisi terkini Papua pada Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, saat bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bangkok (4/11/2019).
Presiden Jokowi menceritakan kunjungannya ke Papua dan berjanji segera meratifikasi kemitraan komperehensif IA-CEPA.
Bertempat di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Presiden Jokowi menceritakan kunjungannya ke Papua akhir Oktober lalu kepada Perdana Menteri Scott Morrison.
Dalam pertemuan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa ia telah meresmikan Jembatan Youtefa yang menghubungkan Jayapura dengan Distrik Muara Tami.
"Papua adalah provinsi pertama yang saya kunjungi setelah saya dilantik.
Alhamdullilah saat ini situasi Papua dan Papua Barat telah kembali normal.
Aktivitas ekonomi telah berjalan kembali," papar Presiden Indonesia ini kepada Morrison seperti tertulis dalam keterangan resminya Senin (4/11/2019), seperti dilansir abc news indonesia.
"Saya juga resmikan Pusat Pengembangan start-up Pemuda Papua, Papuan Youth Creative Hub.
Dua hal tersebut merupakan manisfestasi komitmen saya untuk membangun Papua," imbuh Presiden Jokowi.
PM Morrison lantas memuji langkah Presiden Indonesia itu.
"Kunjungan Papua dan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Papua sangat bermanfaat."
"Terima kasih telah berbagi hasil kunjungan ke Papua," sebut PM Morrison dalam siaran pers yang diterima ABC.
Di sisi lain, persoalan Papua di Australia menjadi semakin kompleks setelah aktivis hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia yang kini berada di Australia, Veronica Koman, menemui beberapa anggota Parlemen Australia, termasuk politisi Partai Liberal -partai asal Scott Morrison, pertengahan Oktober lalu.
Veronica, yang kerapkali mengecam berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo di Papua, khususnya Papua Barat, dianggap berbagai pihak menggalang dukungan untuk advokasi yang dilakukannya.
