Kejari Deliserdang Bantu Pemkab Tagih Utang Guna Tingkatkan PAD dan Penyelamatan Aset

Pemkab Deliserdang terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

TRIBUN MEDAN/INDRA SIPAHUTAR
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan dan Kajari Deliserdang, Harli Siregar menandatangi kerjasama dalam hal peningkatan PAD dan penyelamatan aset di aula Cendana Kantor Bupati Deliserdang, Selasa, (5/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Pemkab Deliserdang terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu upaya pengamanan aset juga ikut dilakukan.

Sebagai bentuk keseriusan Pemkab pun menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deliserdang dan dituangkan dalam bentuk MoU yang masing-masing ditandatangani oleh Kajari Deliserdang, Harli Siregar dan Bupati Ashari Tambunan di ruang aula Cendana Kantor Bupati Selasa, (5/11/2019).

Dengan kerjasama ini, Kejaksaan akan turut serta membantu Pemkab untuk meningkatkan PAD termasuk membantu menagih hutang pajak dari berbagai pihak.

Dalam kegiatan itu Harli menyebut agar Pemkab tidak ragu meminta bantuan ataupun pandangan hukum kepada Kejari Deliserdang.

Meski masih baru bertugas di Deliserdang namun dirinya menyebut banyak yang belum digali oleh Pemkab untuk mendapatkan PAD agar Deliserdang lebih maju dan sejahtera.

Seperti keberadaan tempat wisata Danau Linting jika itu dibenahi tentu bisa meningkatkan PAD.

" Kalau mau ngadap Kajari ngadap saja, jangan berpikir, ngadap Kajari nanti gimana ya. Buang pikiran seperti itu, kalau ada masalah kita selesaikan untuk yang terbaik bagi Deliserdang ini,"kata Harli.

Untuk kedepan, lanjut Harli harus ada rencana aksi yang dilakukan antara Pemkab dengan Kejaksaan.

Ia meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan inventarisir terhadap hutang yang belum dibayarkan oleh pihak-pihak lain.

Hal yang sama juga ia pintakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BKAD) untuk segera dibuat dalam waktu dekat ini agar Kejaksaan bisa turut dan turun membantu serta mendampingi Pemkab dalam melakukan penagihan atau penyelamatan aset.

" Kita harus buat skala prioritas makanya inventarisir dulu. Waktunya tinggal satu setengah bulan lagi ini. Ke bulan pun kita tagih, yang penting ada uangnya. Pemerintah daerah juga cari terobosan. Kalau ada tunggakan Rp 27 milyar pajak, serahkan ke kami. Udah kita teken ini (MoU), namanya tim harus mau (menagih). Jangan-jangan mereka maunya. Orang mau bayar tapi kita yang enggak pinta. Kalau enggak bisa, pakai cara dukun kita,"kata Harli bercanda karena saking semangatnya menawarkan bantuan.

Harli menjelaskan kerjasama yang mereka lakukan bukan hanya dilakukan bersama Pemkab saja. Disebutnya pihaknya telah duluan melakukan kerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan berhasil melakukan penagihan.

" Malu saya kalau enggak ada yang saya sumbangkan untuk Kabupaten ini. Kita sama BPJS Ketenagakerjaan saja sudah ada MoU. Ada 24 Milyar tunggakan dan kita sudah tagih 1,9 M dan kita senang. Masa sama Pemkab enggak bisa. Kita harus sepakat, harus ada realisasinya,"kata Harli.

Bupati Ashari Tambunan menyampaikan kerjasama yang terjalin ini diharapkan bisa berjalan dengan baik.

Pada intinya kerjasama ini dilakukan untuk semata-mata meningkatkan PAD. Setidaknya untuk PAD Deliserdang setidaknya bisa diangkat Rp 1 Triliun kedepannya.

" Pertemuan ini bukanlah pertemuan seremonial saja terkhusus kepada pejabat Deliserdang. Mari merubah pola pikir berhubungan dengan Kejaksaan. Kalau dulu mungkin terasa berhadap-hadapan dan ini harus dirubah. Posisi kita yang sebenarnya sama sama sama melakukan tugas negara yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"kata Ashari. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved