Sabam Sibarani Kembali jadi Ketua DPRD Dairi, Sempat Terjadi Unjuk Rasa Nyaris Ricuh

Pada periode 2014-2019 Sabam Sibarani juga menjabat Ketua DPRD Dairi. Ia merupakan caleg Golkar Dairi peraih suara tertinggi pada Pemilu 2019.

Sabam Sibarani Kembali jadi Ketua DPRD Dairi, Sempat Terjadi Unjuk Rasa Nyaris Ricuh
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Mangoloi Sihombing (kiri) mencegat dan mempertanyakan asal dan maksud massa aksi berunjuk rasa menjelang dimulainya sidang paripurna DPRD Dairi, di Gedung Nasional Djauli Manik, Sidikalang, Selasa (5/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - DPRD Kabupaten Dairi akhirnya memiliki pimpinan definitif periode 2019-2024. Dalam sidang paripurna pembahasan tiga pimpinan DPRD Dairi definitif, Kamis (5/11/2019), Sabam Sibarani dari Partai Golkar disepakati menjadi Ketua.

Sebelumnya, pada periode 2014-2019, Sabam Sibarani juga menjabat Ketua DPRD Dairi. Ia merupakan caleg Golkar Dairi peraih suara tertinggi pada Pemilu 2019.

Sementara, untuk dua posisi Wakil Ketua, masing-masing diduduki oleh Halvensius Tondang dari PDIP dan Wanseptember Situmorang dari Partai Demokrat.

Sidang ini dilangsungkan di Gedung Nasional Djauli Manik, Sidikalang. Ketua DPRD Dairi nondefinitif, Depriwanto Sitohang mengungkapkan, hasil sidang paripurna hari itu akan langsung diteruskan kepada Bupati Dairi, untuk selanjutnya diteruskan lagi kepada Gubernur Sumut guna ditetapkan.

"Soal SK Penetapan dari Gubernur Sumut itu kapan terbit, saya kurang tahu. Namun, kalau periode lalu, tiga minggu sudah keluar SK Penetapannya. Sementara, untuk penetapan fraksi-fraksi, sudah dilakukan minggu lalu," ujar Depri yang ditemui usai sidang.

Depri mengatakan, kesepakatan Sabam Sibarani sebagai ketua diambil berdasarkan surat pengantar Partai Golkar.

"Surat pengantar dari parpol yang masuk ke kita cuma satu, yaitu surat rekomendasi atas nama Sabam Sibarani," kata pria yang juga kader DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi ini.

Disinggung soal adanya nama lain yang direkomendasikan Partai Golkar, Depri enggan berkomentar.

"Partai Golkar pasti punya mekanisme sendiri menghadapi itu. Ada yang punya surat rekomendasi DPP, ada pula yang punya surat rekomendasi DPD Provinsi. Saya rasa yang lebih berhak menjawab itu adalah mereka, kenapa bisa seperti itu," kata Depri.

Dikatakannya, dinamika dalam organisasi adalah hal biasa, dan perubahan bisa saja sewaktu-waktu terjadi.

Halaman
123
Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved