Beli Ponsel dari Luar Negeri Resiko Ditanggung Pemilik, Begini Respons Usaha Retail Ponsel di Medan

Menurut kami peraturan ini bagus, karena produk-produk yang beredar di Indonesia ya sebaiknya memang produksi Indonesia.

Beli Ponsel dari Luar Negeri Resiko Ditanggung Pemilik,  Begini Respons Usaha Retail Ponsel di Medan
FOTO ILUSTRASI: Pengguna Ponsel 

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya mengesahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang pemblokiran ponsel black market alias ponsel BM melalui nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan pemblokiran ponsel BM tersebut mulai berlaku efektif enam bulan ke depan.

Hal in disambut baik oleh perusahaan retail ponsel seperti Erafone. Area Coordinator Erafone, Shinta Maria mengatakan mengapresiasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Melalui peraturan ini, menurut Shinta akan menguntungkan konsumen juga.

"Menurut kami peraturan ini bagus, karena produk-produk yang beredar di Indonesia ya sebaiknya memang produksi Indonesia. Ini akan melindungi konsumen juga untuk mendapatkan barang yang asli saja," ungkap Shinta.

Dalam prakteknya, menurut Shinta selama ini sulit bagi konsumen mendapatkan ponsel tertentu di counter ponsel.

"Pengalaman selama ini banyak customer yang mengeluh susah cari produk ponsel tertentu karena kalau beli di toko mereka sering di switching ke ponsel dengan merk lain dengan alasan ponsel tersebut cepat rusak. Padahal karena counter tidak punya stock ponsel tersebut dengan garansi resmi dan takut menyarankan yang bergaransi internasional atau BM," ungkapnya.

Ia mengatakan ponsel BM tentu bentuknya mirip dengan ponsel yang bergaransi nasional. Namun ada perbedaan diberbagai fitur. Fitur yang paling terlihat perbedaannya adalah kamera, harganya tentu berbeda jauh dari harga ponsel garansi nasional.

"Nantinya handphone BM ini tidak akan bisa dipakai secara maksimal. Hanya akan bisa dipakai untuk foto dan beberapa fitur saja, untuk menelepon atau fitur yang menggunakan jaringan sudah enggak bisa. Walaupun menggunakan wifi tidak akan bisa," katanya.

Sedangkan untuk ponsel yang dibeli dari luar negeri kata Shinta akan kena pajak hingga 17,5 persen. Menurutnya langkah ini tepat mengingat saat ini ada ponsel baru yang sedang diminati sedangkan belum secara resmi rilis di Indonesia.

"Kita lihat sekarang sudah mulai banyak yang pakai ponsel tersebut padahal di Indonesia belum rilis. Jadi langkah ini tepat diambil sekarang ini," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved