Masyarakat Adat Sihaporas Cari Keadilan di Gedung Dewan

Masyarakat Adat Sihaporas (Lamtoras) Sihaporas, Kecamatan Pematangsidamanik mencari keadilan di DPRD Sumut.

Masyarakat Adat Sihaporas Cari Keadilan di Gedung Dewan
Tribun Medan / Jefri Susetio
Masyarakat Adat bertemu dengan Komisi A DPRD Sumut, Selasa (12/11/2019) 

-Sekretaris Komisi A Sebut Bubarkan TPL Bila tak Berkontribusi untuk Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com - Perwakilan masyarakat yang bernaung di Lembaga Masyarakat Adat Sihaporas (Lamtoras) Sihaporas, Kecamatan Pematangsidamanik mencari keadilan di DPRD Sumut. Sebab, mereka sebut PT Toba Pulp Lestari (TPL) mengkriminalisasi beberapa warga di perladangan.

Sekretaris Komisi A, DPRD Sumut, Taripar Hutabarat menyampaikan, masyarakat adat Lamtoras datang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dan, sejumlah aktivis pergerakan mahasiswa. Mereka bilang TPL melakukan penyerobotan tanah serta mempenjarakan dua warga di Polres Simalungun.

"Beberapa elemen organisasi masyarakat juga sudah menyatakan bahwasanya TPL itu salah satu perusak lingkungan. Maka Kami juga akan menyikapi ini. Kalau kehadiran TPL tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat, ya kita juga akan mendukung dibubarkan TPL," ujarnya saat menceritakan pertemuan itu, Selasa (12/11).

Ia menyampaikan, dalam pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Sumut di Komisi A pada Jumat (8/11) para warga mencari keadilan di dewan. Apalagi, tanah adat mereka diklaim sebagai konsesi TPL yang diberikan Menteri Lingkungan Hidup seluas 2000 hektar.

Sebagai anggota dewan, kata dia, sangat kecewa dengan TPL yang kerap meresahkan warga. Kehadiran TPL hanya menambah kegaduhan. Oleh sebab itu, ia berjanji mengajak para anggota dewan untuk membantu warga.

"Antara masyarakat dengan TPL saling pukul. Jadi, masyarakat mengadu ke Polsek Sidamanik dan TPL mengadukan ke Polres Simalungun. Tetapi mereka menganggap aduan mereka ke polsek tidak ditanggapi polisi. Sedangkan aduan Manajemen PT TPL langsung ditanggapi. Jadi mereka menuntut keadilan," katanya.

Menurutnya, kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba bukan sekadar dari air, namun hutan, perkampungan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang berkontribusi merusak Danau Toba serta membuat keresahan dari warga layak dicabut izinnya.

Ia berjanji, bila dalam pertemuan kelak tidak ada solusi perihal sederet masalah TPL dengan Lamtoras bakal meminta kementerian mencabut izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Alasan, PT TPL sudah merusak kawasan Tapanuli dan juga wilayah Danau Toba lainnya seperti Sihaporas.

Terpisah, Kepala Humas PT Toba Pulp Lestari, Norma Patty Handini Hutajulu menjelaskan, PT TPL menganggap lahan masyarakat adat Lamtoras termasuk milik mereka. Berdasarkan izin dari negara, lewat Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Toba Pulp Lestari Tbk.

"PT TPL diberikan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut nomor 493 / KPTS II/1992 jo SK 179/Menlhk/Sedjen/HPL 0/4/2017 "ujar Norma dihubungi Tribun di Tobasa.

Lebih lanjut, ia tidak berkomentar perihal kasus pemukulan yang dilakukan manajemen TPL. Ia menyerahkan kasus baku hantam antara warga dengan karyawan TPL di kepolisian.

"PT TPL menghormati dan mentaati proses hukum yang sedang berjalan oleh pihak berwenang dengan semua keputusan oleh pihak berwenang terkait," ungkapnya.

(jun/tio)

Penulis: jefrisusetio
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved