KLHS Jadi Acuan Pembangunan di Deli Serdang

Deli Serdang melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang untuk menciptakan penataan yang baik dan benar.

KLHS Jadi Acuan Pembangunan di Deli Serdang
Dok. Humas Pemerintah Kota Medan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (KATR/BPN) memilih Kabupaten Deli Serdang untuk menerima bantuan teknis penyusunan RDTR, di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (12/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com – Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deli Serdang Jentralim Purba, mengatakan bahwa suatu wilayah memerlukan penataan yang baik dan benar.

“Dalam suatu wilayah, seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan suatu penataan yang baik dan benar guna meletakkan fungsi strategis suatu wilayah agar dapat didayagunakan secara optimal dan menghindari kontraproduktif atas kemanfaatannya,” kata Jentralim, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP), penataan wilayah tertulis di PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan. PP tersebut mewajibkan pemerintah daerah menerapkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang untuk investasi di daerah.

Deli Serdang saat ini sedang melakukan penyusunan RDTR. Salah satu tahap yang harus dilalui adalah konsultasi publik.

Konsultasi publik Deli Serdang dilakukan saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (KATR/BPN) memilih kabupaten tersebut untuk menerima bantuan teknis penyusunan RDTR, di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (12/11/2019).

Bantuan yang diberi berupa konsultasi publik kawasan Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang, penyusunan materi teknis RDTR, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Konsultasi publik Deli Serdang mengundang narasumber dari KATR/BPN, M. Tigoh Kurnia Mursa.

Pada kesempatan tersebut, Tigoh memaparkan bahwa kewajiban penyusunan KLHS, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana rinciannya, tertulis pada Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menentukan, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan yang dipertimbangkan secara bersama dalam kebijakan, rencana, dan program,” kata Tigoh.

Atas bantuan yang diberikan KATR/BPN, Jentralim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ia pun berharap bantuan semacam ini bisa ada terus ke depannya.

“Besar harapan kami, kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang,” kata Jentralim  

(Penulis: Inadha Rahma Nidya / Editor: Mikhael)

Penulis: penulis.kilaskgmedia
Editor: Kilas KG Media
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved