Jaksa Dairi Minta Surat Penetapan Penyitaan Uang dan Sertifikat Milik Terdakwa Nora Butar-Butar

permohonan agar Majelis Hakim mengeluarkan penetapan penyitaan terhadap uang sebesar Rp 50 juta milik terdakwa korupsi kapal fiktif Dairi

Jaksa Dairi Minta Surat Penetapan Penyitaan Uang dan Sertifikat Milik Terdakwa Nora Butar-Butar
TRIBUN MEDAN / DOHU LASE
Tersangka kasus korupsi pengadaan kapal wisata, Nora Butarbutar (pakai rompi oranye), berjalan keluar dari Kantor Kejari Dairi saat akan dibawa ke Rutan Sidikalang, Selasa (7/5/2019) sore. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Pidsus Kejaksaan Dairi masih melakukan permohonan agar Majelis Hakim mengeluarkan penetapan penyitaan terhadap uang sebesar Rp 50 juta milik terdakwa korupsi kapal fiktif Dairi senilai Rp 395 juta, Nora Butar-Butar.

Hal tersebut diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Dairi, Dawin Gaja saat dikonfirmasi Tribun, Sabtu (16/11/2019).

"Kami sedang meminta surat permohonan kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ferry Sormin agar mengeluarkan penetapan penyitaan atas uang dan sertifikat yang dititipkan ke JPU melalui kuasa hukumnya Irwansyah Putra pada persidangan sebelumnya. Yang mana menurut terdakwa dua pekan lalu sebagai miliknya," jelasnya. 

Pria yang juga menjabat sebagai Jaksa fungsional Pidsus Dairi ini juga berharap penetapan penyitaan majelis hakim atas kedua aset yang dititipkan terdakwa Nora Butarbutar bisa direalisasikan pekan depan.

"Kemungkinan materi penuntutannya akan kami bacakan pada persidangan sepekan setelah penetapan penyitaan keluar," beber Darwin.

Hal ini menyebabkan penundaan tuntutan terhadap terdakwa Nora Butar Butar.

Sementara pada persidangan 2 pekan lalu, terdakwa Nora Butarbutar menyampaikan permohonan agar hakim ketua menunda pembacaan materi tuntutan dengan alasan bersedia bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menyikapi hal Itu, Ferry Sormin kemudian menyarankan agar terdakwa Nora dan JPU membuat berita acara tentang kesediaan membayar kerugian keuangan negara sebesar Rp 395 juta tersebut.

Terdakwa bermohon agar penyerahan penitipan panjar untuk membayar kerugian negara sebesar Rp50 dan sertifikat tanah dilaksanakan di persidangan. Terdakwa diwakili PH-nya Irwansyah Putra kemudian menyerahkannya kepada JPU disaksikan majelis hakim.

Dimana Hakim Ketua Ferry Sormin memberikan limit waktu sebulan kepada terdakwa Nora untuk merealisasikan pengembalian total kerugian keuangan negara sebesar Rp 395 juta tersebut dan dilaksanakan di Kantor Kejari Dairi.

Halaman
123
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved