PETUNJUK BUMN yang Dipimpin Ahok, Paling Gede dan Paling Rumit: Pertamina PLN atau Krakatau Steel

PETUNJUK BUMN yang Dipimpin Ahok, Paling Gede dan Paling Rumit: Pertamina PLN Krakatau Steel 

BASUKI Tjahaja Purnama (BPT) atau Ahok, sudah dipastikan akan menjabat sebagai direksi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis Indonesia, walaupun statusnya adalah mantan nara pidana.

Kabar bergabungnya BTP menjadi petinggi BUMN menuai pro dan kontra karena dirinya dikaitkan status mantan narapidana kasus penistaan agama, sehingga pernah dipenjara.

Namun, banyak juga tokoh yang mendukung lantaran kinerja BTP yang sering dipanggil Ahok ini dinilai bagus.

Ahok yang ditemui seusai menghadiri acara di sekolah Ipeka Puri Indah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/19) menyebut kemungkinan dirinya diberikan posisi.

Ada tiga opsi yang disebutnya, yakni Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel.

"Kemarin dia ngomong yang paling besar yang paling rumit untuk kepentingan orang banyak itu Pertamina dan PLN," ujar Ahok.

"Ada Krakatau Steel juga punya 60 anak perusahaan."

Namun hal itu juga belum pasti.

Ia meminta agar ditanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Tapi saya enggak tahu, tanya Pak Erick saja. Kan belum pasti juga," katanya.

"Kan masih dipelajari, belum pasti juga kan."

Mengenai hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya memberikan pernyataan terkait Ahok yang akan masuk BUMN.

Status nara pidana yang Ahok, kata Menko Polhukam menilai tidak berbenturan dengan hukum tata negara maupun undang-undang aparatur sipil negara.

Menurutnya, BUMN adalah perusahan yang menganut hukum perdata dan tunduk pada undang-undang perseroan terbatas.

"Pejabat publik itu adalah pejabat negara yang ada dua, satu yang berdasar pemilihan, yang kedua berdasarkan penunjukkan dalam jabatan publik. Yang berdasarkan pilihan itu, seorang napi boleh menjabat pejabat publik kalau dipilih. Tapi kalau penunjukkan itu tidak boleh," pungkas Mahfud MD dalam KompasTV.

Ia mengatakan, BUMN itu bukanlah badan publik, BUMN adalah badan hukum perdata.

Dirinya juga menjelaskan, badan hukum perdata itu tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas (PT), dan bukan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lainnya.

"Kalau begitu coba tanyakan ke Pak Erick. Kan pemerintah disitu tidak dalam jabatan publik komisaris, dikontrak," tutur Mahfud kembali.

Sedangkan mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafi'i Maarif memberikan dukungan.

Dikutip dari siaran langsung KompasTV, menurut Syafi'i Maarif, BTP atau Ahok merupakan pekerja keras yang lurus.

Sedangkan kasus penistaan agama yang menjerumuskannya ke penjara di masa lalu, lebih berdimensi politik.

"Kan belum pasti.

Saya rasa oke.

Kenapa tidak.

Pernah menjadi gubernur dan dia pernah berhasil.

Dia setelah ditahan dipenjara, dia akan banyak belajar. Terutama dalam menjaga lidah. Dia pekerja keras," ungkap Syafi'i Maarif, di Yogyakarta pada Jumat (15/11/2019).

Terkait dengan status Ahok sebagai mantan nara pidana, Syafi'i Maarif menjelaskan bahwa Ahok hanya ditahan dalam tahanan politik.

Namun mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mempunyai pendapat lain.

Menurutnya, penunjukkan BTP sebagai petinggi BUMN hanya akan menambah permasalahan baru bagi pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf.

Rizal menyebut ada banyak kebijakan kontroversial saat BTP menjabat Gubernur Jakarta.

"Saya bingung, Pak Jokowi kok cari masalah baru.

Masalah udah banyak dia tambahin lagi dengan nunjuk Ahok. Karena Ahok tidak punya corporate experience.

Yang kedua track record-nya sebetulnya banyak melanggar.

Pembelian rumah sakit Sumber Waras.

Ngumpulkan dana-dana off budget, yang sebetulnya ilegal berdasarkan undang-undang kita dari swasta.

Belum kontroversinya," terang Rizal dikutip dari siaran langsung Kompas TV.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak cocok menjadi direksi perusahaan BUMN.

Said Didu menilai karakter Ahok sama sekali tak pantas untuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'SAPA INDONESIA MALAM' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019).

Mulanya, Said Didu menganggap pernyataan Politisi Partai Golkar Andre Rosiade yang meyakini Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama PLN.

Namun, berdasarkan pengalamannya di BUMN, Said Didu menyebut untuk menjadi komisaris calon kandidat tak perlu melakukan tes.

"Apa yang dikatakan Pak Andre tadi kebetulan saya yang bikin itu 2005, jadi komisaris itu enggak ada fit and proper test, sampai sekarang belum ada, siapa saja bisa ditaruh situ," terang Said Didu.

"Yang fit and proper test itu direksi, dan saya masih punya keyakinan, karena yang melakukan fit and proper test direksi itu pihak ketiga," sambungnya.

Lantas, Said Didu mengaku tak terlalu yakin Ahok akan lolos dalam tes di perusahaan BUMN tersebut.

"Saya belum yakin kalau Ahok ikut tes bisa lulus untuk di direksi," jelas Said Didu.

"Di direksi (perusahaan BUMN ) mana saja."

Menanggapi pernyataan Said Didu, Andre Rosiade lantas memberikan penjelasan terkait fit and proper test bagi calon direksi BUMN.

"Maksudnya Pak Said ada fit and proper test itu dilakukan oleh pihak ketiga, ada pihak ketika yang melakukan assasement," ucap Andre Rosiade.

"Nanti setelah yang lolos itu baru dikirim ke menteri."

Lantas, Presenter Aiman Wicaksono kembali menanyakan maksud pernyataan Said Didu yang meyakini Ahok tak akan lolos dalam fit and proper test calon direksi BUMN.

Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu (Tangkapan Layar YouTube KOMPASTV)

"Kenapa Anda mengatakan Ahok pasti tidak lolos?" tanya Aiman.

"Saya agak paham karena itu susah sekali diintervensi, saya menyeleksi itu hampir 10 ribu orang dan saya paham betul karakter yang seperti itu," jawab Said Didu.

Tak memahami maksud Said Didu, Aiman kembali menanyakan maksud pernyataan Said Didu tersebut.

"Karakter apa yang kemudian menggagalkan Ahok untuk menjadi direksi BUMN?," tanya Aiman.

Menurut Said Didu, gaya kepemipinan adalah hal yang menjadi hal penting dalam seleksi calon direksi BUMN.

"Bobot tertinggi di situ kalau sudah di direksi adalah gaya kepemimpinan," jelas Said Didu.

"Saya enggak tahu cocok di mana gaya kepemimpinan Ahok."

PETUNJUK BUMN yang Dipimpin Ahok, Paling Gede dan Paling Rumit: Pertamina PLN atau Krakatau Steel 

Artikel ini dikompilasi dari Tribunwow.com dengan judul Tanggapi Penunjukan Ahok Jadi Pimpinan BUMN, Said Didu Soroti Gaya Kepemimpinan: Yakin Enggak Lolos,  Jokowi Benarkan Ahok Calon Direksi BUMN, Kini Syafii Maarif Ikut Berikan Dukungan, Ahok Ungkap Tawaran Erick Thohir soal Opsi Posisi di BUMN Untuknya: Paling Besar, Paling Rumit, Mahfud MD Tanggapi soal Ahok yang Direncanakan jadi Bos BUMN: Mantan Napi Boleh Jabat Pejabat Publik,