Warga Pasar Muara Takus Minta Perlindungan Hukum soal Pengosongan Ruko, Ini Respons Dirut PD Pasar

Kami meminta supaya Pak Presiden Jokowi, DPR, MA dan Kapolri karena sejak tahun 2017 kami sudah didatangi dan dibuat resah untuk mengosongkan.

TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Warga Pasar Muara Takus, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan meminta perlindungan hukum karena mendapat tekanan dari Dinas PD Pasar Kota Medan, Senin (18/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Warga Pasar Muara Takus, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan meminta perlindungan hukum karena mendapat tekanan dari Dinas PD Pasar Kota Medan.

Hal ini disampaikan 7 keluarga yaitu Prawira Adianto, Sarojini, Rudy Leo, Hartaty AR Ginting, Lian To, Sri Witiya, Hunnijati yang telah menetap puluhan tahun di lokasi tersebut yang sudah berulang kali diintimidasi rukonya akan dibongkar.

"Kami meminta supaya Pak Presiden Jokowi, DPR, MA dan Kapolri karena sejak tahun 2017 kami sudah didatangi dan dibuat resah untuk mengosongkan. Sudah ada dua kali surat pengosongan ruko kami ini. Awalnya mereka menyamar untuk diadakan sewa padahal kami tidak ada perikatan sebelumnya dengan PD Pasar," ungkap salah seorang warga, Senin (18/11/2019) di Pasar Muara Takus.

Gugatan terkait kasus ini padahal tengah berjalan di Pengadilan Negeri Medan terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan No 684/desa Madras Hulu bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Madya Medan Daerah Tingkat II Medan dengan tergugat, Direksi PD Pasar Medan dan BPN Medan.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum korban dari Kantor Hukum RAJ Sinambela & rekan, Enni Martelena Pasaribu dan Ferdinan Situmorang.

Dalam gugatannya tergugat menyatakan Tergugat PD Pasar terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh surat-surat dan dokumen kepemilikan dari para penggugat sehubungan dengan tanah dan bangunan terperkara.

"Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 684 yang diklaim PD Pasar Medan pada tahun 1997 telah dibatalkan oleh PTUN Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan MA RI tanggal 6 November 2017 dimana isinya Menolak permohonan kasasi dari pemohon PD Pasar," jelas Enni.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam gugatannya penggugat juga meminta kepada PD Pasar secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil penggugat berupa terganggunya para penggugat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena gangguan dari suruhan tergugat PD Pasar.

"Para tergugat selalu was-was dan khawatir sewaktu-waktu PD Pasar benar-benar merubuhkan tanah dan bangunan milik para penggugat sehingga penggugat harus selalu stand by di lokasi yang mengakibatkan tidak dapat fokus menjalankan pekerjaan dan usaha sehari-hari sehingga mengalami kerugian ditaksir Rp 100 juta per bulan," jelasnya.

Bahkan ia menjelaskan perbuatan para tergugat yang selalu mengganggu dan menyuruh mengosongkan tanah dan rumah terperkara padahal para penggugat mempunyai alas hak yang sah.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved