Soal Ahok Mantan Narapidana jadi Komisaris Utama Pertamina, Mahfud MD: Tidak Ada Masalah

Orang sedang dihukum pun diberi hak-hak keperdataannya untuk hidup di masyarakat apalagi orang sudah bebas

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. 

TRIBUN-MEDAN.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak memiliki persoalan hukum.

Meski pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama, Ahok tetap bisa duduk di kursi petinggi salah satu perusahan plat merah tersebut.

Menurut Mahfud status mantan narapidana yang melekat pada Ahok tidak bisa menghalanginya menjadi Komisaris Utama Pertamina.

"Kalau saya bicara secara hukum, tidak ada masalah hukum di situ," ujar Mahfud, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Sabtu (23/11/2019).

Mahfud mengatakan saat ini istilah penjara sudah tidak digunakan, menurut UU menyebutkan lembaga pemasyarakatan.

"Orang sedang dihukum pun diberi hak-hak keperdataannya untuk hidup di masyarakat apalagi orang sudah bebas," ungkapnya.

Ia juga menegaskan BUMN bukanlah jabatan politik itu adalah badan hukum perdata.

Adanya pro dan kontra mengenai Ahok yang ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir dianggap Mahfud hal yang biasa.

"Kalau ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa aja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan setelah nantinya resmi menjadi Komisaris Utama, Ahok diharapkan keluar dari keanggotaan di PDI Perjuangan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved