UMK 2020 untuk 22 Kabupaten/Kota di Sumut Sudah Disahkan, Ini Sisi Positif dan Negatif Naiknya UMK

pengukuran kenaikan upah minimum seperti yang lama, yakni melalui perhitungan KHL akan menjadi lebih transparan.

Penulis: Natalin Sinaga |
Internet
FOTO Ilustrasi: UMK 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi sudah menetapkan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 untuk 22 kabupaten/kota dan akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo mengatakan UMK ditetapkan setiap tahun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan. Dalam PP tersebut diatur mekanisme perhitungan kenaikan Upah Minimum setiap tahunnya, yaitu sebesar kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi acuan untuk penetapan kenaikan Upah Minimum tahun 2020. Berdasarkan perhitungan, kenaikan Upah Minimum di Indonesia adalah 8,51 persen. Kenaikkan Upah Minimum Nasional ini kemudian dirujuk menjadi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," ucap Wahyu.

Ia menjelaskan sebenarnya penetapan Upah Minimum juga memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun perhitungan KHL dilakukan setiap lima tahun sekali. Oleh karenanya, tahun 2020 akan dilakukan lagi perhitungan KHL yang menjadi patokan perhitungan kenaikan upah di tahun 2021.

Tentunya akan disusun nanti Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait jumlah barang yang menjadi pengukuran KHL. Terakhir diterbitkan Permenakertrans No. 13/2012 tentang komponen KHL ditetapkan ada 60 komponen barang yang diukur dalam KHL.

"Tentunya tahun 2020 yang akan datang akan dikeluarkan lagi Permen Tenaga Kerja terkait komponen barang yuang dihitung dalam KHL. Bagi pelaku bisnis, UMK yang kenaikkannya dilakukan secara terukur, akan menjadi pedoman yang lebih pasti dalam perhitungan kenaikan biaya produksi. Karena dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja diperlukan informasi tersebut oleh perusahaan," ujarnya.

Kata Wahyu, tuntutan buruh adalah kenaikan upah tersebut masih dirasakan belum sesuai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Memang ada dua kepentingan yang berbeda, antara buruh dan pengusaha. Untuk itu, pengukuran kenaikan upah minimum seperti yang lama, yakni melalui perhitungan KHL akan menjadi lebih transparan. Sebab, kemampuan daerah tidak bisa disamaratakan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

"Ada daerah yang pertumbuhan ekonomi dan inflasinya di atas nasional, tetapi harus menerima kenaikan upah yang mengikuti nasional. Ada juga yang sebaliknya.
Sebaiknya yang menjadi landasan adalah kemampuan ekonomi daerah masing-masing, karena pencapaiannya berbeda-beda di tiap daerah bukan disamaratakan dengan capaian nasional," ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda Ketua Umum BPC HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Medan, Rio Adrian Sukma mengatakan naiknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki sisi positif dan negatif di saat ekonomi yang sedang lesu ini.

"Sisi positifnya yang pasti daya beli masyarakat dan tingkat kesejateraan masyarakat Sumatera Utara akan naik tapi dari segi pengusaha akan lebih berhati-hati untuk menambah lapangan kerja (menambah karyawan)," ucap Rio.

Dikatakannya, dengan kenaikan UMK ini, mau enggak mau, pengusaha akan menaikan harga barang untuk menutupi cost UMK yang akan naik tersebut.

"Apalagi pengusaha muda yang baru tumbuh kebanyakan adalah pengusaha UMKM, jadi pengusaha harus pandai-pandai perhitungannya agar tidak terjadi PHK atau perusahaan merugi setiap bulannya," ucapnya.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin menambahkan
kenaikan UMK yang diteken Gubernur Sumut memang sesuai dengan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Kenaikan UMK sebesar 8,51 persen dan memang tersebut angka yang bagus buat para pekerja, namun tidak buat pengusaha.

"Pekerja akan mengapresiasi kenaikan upah tersebut. Namun jika dilaksanakan oleh pengusaha, tentunya pengusaha sangat terbebani. Ada beberapa alasan yang mendasariya. Pertama ada kenaikan biaya BPJS bagi kelas pekerja yang tentunya akan ditanggung oleh perusahaan," ucap Gunawan.

Dijelaskannya, kondisi industri di tanah air khususnya SUMUT belakangan ini tidak begitu baik dan kedepan di tahun 2020 kondisinya juga belum bisa dipastikan akan membaik. Perang dagang yang berkecamuk belakangan ini telah menekan kinerja industri nasional termasuk di wilayah Sumut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved