Breaking News:

Gubernur Edy Rahmayadi Teken UMK Deliserdang Naik Rp 250 Ribu

Adapun besaran UMK yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh gubernur sebesar Rp 3.188.592 atau naik Rp 250.068 ribu dari tahun sebelumnya.

Penulis: Indra Gunawan |
Tribun Medan/Indra
Buruh Deliserdang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deliserdang, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyetujui rekomendasi Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mengenai kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang Tahun 2020.

Adapun besaran UMK yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh gubernur sebesar Rp 3.188.592 atau naik Rp 250.068 ribu dari tahun sebelumnya. Saat ini SK penetapan UMK tahun 2020 ini sudah dipegang oleh Dinas Ketenagakerjaan Deliserdang.

"Hari Jumat sore ditandatangani Gubernur dan sudah kita pegang SKnya saat ini. Ya besarannya seperti yang kita usulkan naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Karenakan memang segitu besaran yang sesuai ketentuan,"ujar Ketua Dewan Pengupahan Deliserdang, Ganda Aritonang Minggu, (24/11/2019).

Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Dinas Ketenagakerjaan ini menyebut secepatnya SK penetapan UMK ini akan dilaporkan ke Bupati melalui Kepala Dinas. Setelah dilaporkan maka selanjutnya akan mereka agendakan untuk penjadwalan pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2020. Secara pasti belum diketahui kapan pembahasan akan mereka lakukan untuk itu.

"Mungkin pembahasan UMSK awal Desember nantilah, supaya bisa pertengahan bulan ataupun minggu ketiga Desember bisa ditetapkan kembali sama Gubernur. Nanti kalau mau membahasnya ya kita undang lagi antara serikat pekerja dengan Apindo. Saat ini juga ada anggota Depeda yang juga dosen ekonomi USU sedang berada di luar negeri. Kita juga nantikan mau mendengarkan apa kata dia juga bagaimana masukan dari dia soal kondisi ekonomi ini secara global,"kata Ganda.

Diakuinya kalau UMK yang ditetapkan oleh Gubernur ini sebenarnya sempat diprotes keras oleh unsur buruh. Namun demikian ia menyebut hal itu sudah sesuai ketentuan karena dasar dari kenaikannya berdasarkan pada kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Pada prinsipnya UMSK inikan nanti perundingan antara serikat dengan Apindo. Kalau UMK inikan jaring pengaman untuk pekerja yang setahun kebawah sebenarnya. Kalau yang sudah diatas 1 tahun bekerjanya kan ada skala dan struktur upah yang diatur oleh perusahaan. Ya memang menurut saya sepanjang upah masih diatur kenaikannya oleh pemerintah ya pasti tetap ada saja itu perbedaan pandangan,"kata Ganda.

Ganda berpendapat buruh juga harus bisa ikut memahami bagaimana kondisi ekonomi sekarang ini. Tidak mungkin katanya Pemerintah hanya melihat dari satu sisi kepentingan buruh saja namun juga harus memikirkan bagaimana kondisi pengusaha. Dianggap kalau saat ini masih terjadi gonjang-ganjing ekonomi global.

"Yang jelas nanti harus saling memandang lah. Pengusaha juga bisa enggak tahan (kalau terjadi kenaikan upah yang begitu besar),"katanya.

(dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved