Breaking News:

Masyarakat Rugi DPRD Deliserdang Belum Bentuk Alat Kelengkapan Dewan

Kondisi yang sekarang ini ya efeknya memang merugikan masyarakat Deliserdang karena belum terbentuk AKD.

TRIBUN MEDAN/HO
Pelantikan 50 anggota DPRD Deliserdang periode 2019-2024 di gedung DPRD setempat, Senin (14/10/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Hingga saat ini DPRD Deliserdang belum juga membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Akibatnya ditengah gaji yang mereka terima mereka juga belum dapat bekerja secara maksimal. Beberapa diantara mereka pun kini ada yang terlihat jarang datang ke kantor.

Salah satu anggota dewan, Rahmadsyah mengakui kalau saat ini dewan belum bisa bekerja secara maksimal. Selain belum terbentuk AKD pada saat ini Pimpinan DPRD juga belum dilakukan pemantikan. Belum dapat dipastikan kapan hal itu baru bisa dilakukan.

"Kondisi yang sekarang ini ya efeknya memang merugikan masyarakat Deliserdang karena belum terbentuk AKD. Seperti yang kita ketahui bersama jugakan bahwa SK Pimpinan Dewan dari Gubernur juga belum turun hingga saat ini. Harus secepatnya sebenarnya dilakukan pelantikan agar bisa selanjutnya dibentuk AKD dan sama-sama di Paripurnakan,"ujar Rahmadsyah Minggu, (24/11/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut banyak hal yang harus dikerjai dan dilakukan oleh dewan sebenarnya sebelum akhir tahun. Maksimal pada bulan Desember harus diparipurnakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2020. Diakui bahwa keterlambatan SK Pimpinan secara defenitif sangat mengganggu kinerja dewan.

"Masyarakat marah kalau AKD pun belum terbentuk. Sekarang ini Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) belum bisa melakukan rapat dengan Bagian Hukum Pemkab karena AKD yang belum terbentuk,"kata Rahmadsyah.

Dari catatan Tribun Medan , pascadilantiknya anggota dewan Deliserdang periode 2019-2024 pada 14 Oktober lalu sudah beberapa kali masyarakat mengadu dan melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD.

Karena hingga saat ini AKD belum terbentuk, perwakilan-perwakilan masyarakat baik dari elemen buruh maupun pedagang yang melakukan aksi hanya bisa berjumpa dengan pegawai Sekretariat DPRD. Belum adanya Komisi di DPRD membuat dewan lepas tangan untuk menerima aspirasi mereka.

Saat itu Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Buyung Hasibuan yang sering menerima aspirasi masyarakat yang berunjukrasa. Pada saat itu ia menyampaikan kondisi yang terjadi. Jika memang nanti sudah terbentuk AKD ia pun berjanji akan menyampaikan segala aspirasi kepada masing-masing komisi agar bisa cepat ditindaklanjuti.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved