Demokrat Sumut Benarkan Kadernya Mantan Anggota DPRD Sumut Diperiksa KPK Terkait Kasus Gatot

Herri Zulkarnain membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi terhadap kadernya beberapa Minggu lalu.

Demokrat Sumut Benarkan Kadernya Mantan Anggota DPRD Sumut Diperiksa KPK Terkait Kasus Gatot
Tribun Medan/Nanda
Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/4/2018). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, Herri Zulkarnain membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi terhadap kadernya beberapa Minggu lalu.

"Memang ada dua Minggu yang lalu pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK," katanya, melalui sambungan telepon genggam, Senin (25/11/2019).

Akan tetapi, dirinya belum mengetahui adanya penetapan sebagai tersangka dalam kasus suap Bansos tersebut.

Beredar informasi di beberapa media nasional, yang menyebutkan adanya penetapan 11 tersangka baru dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Herri membenarkan dari 11 mantan anggota DPRD, beberapa di antaranya merupakan kader dari partai Demokrat.

Saat proses pemeriksaan, dirinya sempat dihubungi oleh KPK untuk memberitahukan alamat beberapa kadernya yang terjerat kasus itu. Karena sebagian dari mereka berhalangan hadir untuk diperiksa.

"Tetapi beberapa orang dari mereka (mantan dewan) tidak hadir. Dan saya diminta untuk memberitahukan alamat rumah. Dari sebelas nama itu hanya dua orang kader kita," jelasnya.

Diakuinya, pada kasus suap yang terjadi di masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho, ada 27 kader Demokrat duduk sebagai DPRD Sumut periode 2009-2014, terjerat dalam skandal itu.

Akan tetapi, pada periode 2014-2019 dari 27 kader Demokrat itu banyak yang sudah pindah partai untuk mencalonkan diri kembali.

"Memang pada tahun 2009 ada sekitar 27 kader Demokrat terjerat. Dan mereka sudah pindah ke partai lain," ucap dia.

Sebagai pimpinan partai, dirinya meminta kepada mantan-mantan kadernya itu untuk kooperatif kepada pihak KPK memberikan keterangan.

"Saya minta kepada seluruh kader yang diminta keterangan agar kooperatif dan mengikuti segala proses yang ada," jelasnya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved