Nunggak Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Karo: Perusahaan Bisa Disanksi Administratif dan Pidana

Jaminan kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, merupakan tanggung jawab setiap pemilik Badan Usaha.

TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Kasi Datun Kejari Karo M Taufik, SH, menyampaikan materi tentang aturan perihal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dari badan usaha, pada rapat pemantapan tertib administrasi BPJS Ketenagakerjaan cabang Kabanjahe, di Hotel Sinabung, Berastagi, Rabu (27/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, BERASTAGI - Jaminan kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, merupakan tanggung jawab setiap pemilik Badan Usaha.

Namun, terkadang masih ada juga badan usaha yang masih tidak tepat waktu membayarkan iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mengimbau kepada setiap pemilik badan usaha agar selalu membayarkan preminya.

Jika iuran bulanan itu nantinya tertunggak beberapa waktu, maka badan usaha tersebut dapat dikenai sanksi bahkan pidana.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Karo M Taufik, SH.

Dirinya menyebutkan, jika terdapat tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan pemanggilan kepada badan usaha melalui dinas perizinan.

"Kita harapkan kepada badan usaha di Kabupaten Karo, agar tepat waktu dalam membayarkan iuran. Karena nantinya dapat dikenakan sanksi administratif tentang tidak dapatnya badan usaha memberikan pelayanan publik," ujar Taufik, Rabu (27/11/2019).

Taufik menjelaskan, perihal sanksi ini sudah diatur di dalam pasal 55 undang-undang nomor 24 tahun 2011. Dirinya menyebutkan, di dalam pasal tersebut diatur tentang ancaman pidana apabila pihak badan usaha tidak melakukan pemungutan dan pembayaran iuran bagi pekerjanya.

"Aturan ini juga sudah diatur di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 UU no. 24 tahun 2011 tentang jaminan kesejahteraan," katanya.

Dirinya mengungkapkan, bagi pemilik badan usaha yang sudah melakukan pemungutan namun iuran tersebut tidak dibayarkan juga mendapatkan sanksi tegas.

Dirinya menyebutkan, perihal hal ini badan usaha akan dikenakan hukuman pidana selama delapan tahun.

"Bukan cuma pidana saja, pemikiran badan usaha juga akan diancam dengan denda maksimal satu miliar rupiah," ucapnya.

Saat ditanya perihal berapa banyak badan usaha yang iurannya tertunggak, dirinya mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Namun, sebagai pihak yang bekompeten Datun dari Kejaksaan diminta sebagai tempat mediasi jika ada badan usaha yang iurannya tertunggak.

"Kita dapat SKK dari BPJS untuk memanggil badan usaha yang tidak patuh atau nunggak untuk dimediasikan dulu. Jadi tidak langsung ke ranah hukum," pungkasnya. (cr4/tribun-medan.com). 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved