Pimpinan DPRD Siantar Minta Ganti Mobil Dinas, Anggaran Rp1,8 Miliar Disiapkan

TRIBUN-MEDAN.com - Tiga pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar mengusulkan untuk pengadaan mobil dinas baru dalam APBD 2020.

Permintaan itu telah ditampung dalam anggaran Sekretariatan Dewan Kota Pematangsiantar senilai Rp1,8 miliar.

Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar Wanden Siboro mengatakan sudah mengusulkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dieksaminasi (diperiksa). Wanden mengatakan jika usulan itu diterima, maka mobil dinas pimpinan DPRD akan ditarik.

Wanden mengaku ada permintaan jenis dan merek mobil yang diminta Timbul Lingga dari Fraksi PDI Perjuangan, Mangatas Silalahi Fraksi Golkar dan Ronald Tampubolon dari Fraksi Hanura yang merupakan pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar.

Kata Wanden, pimpinan dewan meminta mobil dengan merek Honda. Namun, Honda seri apa, Wanden tidak ingin mengungkapkan dengan gamblang. Saat disinggung apakah Honda CRV atau BRV, Wanden tetap merahasiakannya.

"Pimpinan langsung yang meminta. Ada juga memang mengusulkan merek Honda. Menyesuaikan harganyalah. Tunggu eksaminasilah dulu. Lihat budget. Mereka minta Honda. Belum ada kontrak. Tunggu keluar dulu eksimanasi,"katanya, Rabu (27/11/2019).

Wanden menjelaskan tiga mobil dinas yang sedang digunakan pimpinan DPRD yakni Honda CRV, Fortuner, dan Innova pengadaan tahun 2014. Dalam peraturan, mobil dinas Ketua DPRD harus memiliki batas 2.500 cc dan wakil 2.300 cc.

"Nanti kalau sanggup uangnya (Honda CRV dan BRV). Tunggu keluar dulu eksaminasi,"katanya.

Ronald Tampubolon Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi Hanura mengatakan mobil dinas pimpinan perlu karena dalam peraturan dapat membantu kinerja dewan.

Ronald yang baru saja menjadi anggota dewan mengaku belum menggunakan mobil dinas.

"Saya sebagai wakil belum ada mobil dinas. Saya pinjam mobil mamak. Kita belum tahu disetujui atau tidak. Kan ada persyaratan cc-nya. Karena itu sekretariatan yang mengaturnya,"katanya.

Selain itu, Wanden juga sudah menampung enam kali Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD. Dari enam kali Bimtek, tiga di dalam provinsi dan tiga kali di luar provinsi.

"Sesuai Permendagri tiga kali di dalam dan tiga kali di luar provinsi," katanya.

Ronald mengatakan pernah mengusulkan agar mobil dinas diganti dengan uang transport. Namun, katanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melarang itu.

"Kami juga konsultasi BPK biar bisa dialihkan ganti transport, tapi gak bisa. Seharusnya kan gak usah terlalu banyak. Tapi, gak dikasih,"katanya.

Saat disinggung apakah tidak menggunakan mobil dinas Timbul Lingga yang juga pimpinan DPRD Siantar periode lalu, Ronald mengatakan tidak ada. Ia tidak mengetahui dimana mobil dinas Timbul periode lalu.

"Saya enggak tahu mobil itu dimana. Karena mobil mantan Ketua DPRD dan Ketua DPRD sekarang (Timbul Lingga)," katanya. (tmy/tribun-medan.com)