Terkait KKB Papua hingga Jelang HUT OPM 1 Desember, Ini Pesan Tegas Irjen Pol Paulus Waterpauw

KKB Papua hingga Jelang HUT OPM 1 Desember - Kapolda Papua Tegaskan Tak Akan Keluarkan Ijin untuk Kegiatan Aktifitas Apapun.

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Kapolda Papua, Irjen Pol, Paulus Waterpauw menegaskan tak akan mengeluarkan izin apapun terkait aktifitas kegiatan menjelang 1 Desember yang dianggap hari kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian mempertimbangakan hal-hal yang tidak diinginkan dan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kami tidak izinkan aksi apa saja dalam rangka 1 Desember,” jelas Irjen Pol. Paulus Waterpauw, dikutip dari laman resmi Polri.

Paulus Waterpauw menjelaskan pengeluaran izin tersebut juga termasuk seperti kegiatan demonstrasi damai.

Menurutnya, aksi tersebut akan dijadikan pemicu yang menimbulkan aksi yang merugikan masyarakat.

“Prinsipnya tidak ada izin baik itu demontrasi damai, ibadah yang akan dijadikan triger atau pemicu yang menimbulkan aksi dan kerugian, “ terang Kapolda Papua.

Lebih lanjut, Kapolda Papua dengan tegas mengatakan pihaknya menginginkan keadaan yang aman di Papua. 

Oleh sebab itu kepolisian akan turut menjaganya.

“Kita mau aman, masa hari-hari kita cuma bicara konflik, kalau ada pikiran itu disalurkan dengan cara yang baik, jangan terus anggap kita musuh, kita hadir di sini untuk kepentingan banyak orang,” tutup Kapolda Papua.

Sementara itu, untuk menjaga situasi Kambtibmas yang kondusif di tanah Papua, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Sekda Papua Heri Dosinaen dan sejumlah pejabat Papua.

Bertempat di sebuah hotel di Kawasan Kotaraja, Jayapura, dalam kesempatan tersebut Kapolda Papua menjelaskan berbabagi insiden yang terjadi sejak Agustus lalu di wilayah Papua.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mengupayakan rehabilitasi dan rekonsiliasi guna membantu masyarakat yang menjadi korban.

“Saat ini pemerintah sedang mengupayakan rehabilitasi dan rekonsiliasi guna membantu masyarakat yang menjadi korban aksi anarkis serta memproses para pelakunya,” kata Mantan Kapolda Sumut ini seperti diberitakan laman resmi Polri.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019). |Tribunnews.com/ Igman Ibrahim

Sebelumnya, Kapolda Papua juga mengungkapkan bahwa kepolisian telah memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan konflik menjelang peringatan 1 Desember oleh OPM.

Beberapa wilayah yang dianggap rawan kerusuhan antara lain, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya serta Nabire.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan telah meminta tambahan 3000 personel Polri untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.

Nantinya, personel yang didatangkan dari luar Papua tersebut akan berjaga hingga akhir tahun saat perayaan Natal serta Tahun Baru.

“Ini permintaan kita, sekaligus untuk menjaga perayaan Natal, rangkaiannya panjang,” terang Kapolda Papua, Rabu (20/11/2019), sebagaimana dilansir dari laman resmi Polri.

Paulus Waterpauw juga meminta dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada mobilitas massa pada tanggal tersebut.

Imbauan dikeluarkan mengingat terjadinya kerusuhan seperti beberapa waktu lalu berawal dari mobilisasi massa.

“Kita tidak ingin ada lagi kerusuhan, tentu kita bangun komunikasi dengan berbagai pihak, jangan lagi menggerakkan massa dalam jumlah besar dan membenturkan dengan petugas,” jelas Jenderal bintang dua tersebut.

Menkopolhukam Kunjungi Papua

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Mahfud MD diagendakan akan mengunjungi Papua pada akhir bulan November 2019 ini.

Dalam kunjungannya, Mahfud MD akan mengawal proses migrasi warga pendatang untuk kembali ke wilayah masing-masing pascakerusuhan beberapa waktu lalu.

“Tanggal 30 bulan November ini saya akan ke sana. Soal kembalinya pendatang ke wilayah masing-masing sedang kita kerjakan," ungkap Mahfud MD, Selasa (19/11/2019), dilansir Tribunnews.com.

Menurut Mahfud MD, warga asli Papua sebenarnya senang dengan adanya pendatang, namun ada sejumlah separatis yang memprovokasi.

Mahfud menilai, para separatis tersebut selalu mencari celah untuk menghembuskan isu pelanggaran hak asasi di Papua agar Papua lepas dari Indonesia.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, kantong-kantong separatis nantinya akan dilakukan gerakan penegakan hukum.

"Kantong-kantong separatis itu jelas dan kita akan lakukan gerakan penegakan hukum terukur supaya tak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham),” ungkap Mahfud MD.

“Kan sebenarnya ada dua kelompok dalam kekisruhan di Papua, ada separatis dan ada yang ikut-ikut saja. Separatis ini akan ditindak hukum, sementara yang ikut-ikut akan kita dekati menggunakan pendekatan budaya,” jelasnya.

Imbauan Menkominfo

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta penggunaan internet tidak dimanfaatkan untuk kegiatan menyimpang.

Johnny pun memperingatkan agar akses internet di Papua saat ini digunakan dengan baik.

"Jangan buat yang menyimpang, buat yang baik supaya digunakan dengan manfaat yang tinggi," terang Johnny, dikutip dari Kompas.com.

Namun demikian, pihaknya tidak merinci konsekuensi apabila ditemukan penggunaan akses internet menyimpang, terutama menjelang HUT OPM pada 1 Desember.

Seperti diketahui, pemerintah pernah melakukan pembatasan akses internet ketika terjadi aksi massa pada 21 Agustus 2019.

Alasannya saat itu, untuk mengurangi hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi aksi massa.

(Tribunnews.com/Tio/RizalBomantama) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

• Akhirnya Dedengkot KKB Papua Penembak Aipda Siahaan Ditangkap, Cari Amunisi untuk Aksi HUT OPM

• Jelang HUT OPM Papua, 6.000 Pasukan Gabungan Disiagakan di Bumi Cenderawasih