Walhi Sumut: Konflik Agraria jadikan Masyarakat sebagai Korban

Walhi Sumut menyatakan banyaknya konflik agraria di Sumut menjadikan masyarakat sebagai korban.

Walhi Sumut: Konflik Agraria jadikan Masyarakat sebagai Korban
Tribun Medan/Sofyan Akbar
Gerakan Masyarakat Sipil Sumut saat melakukan unjuk rasa di Polda Sumut, Kamis (28/11/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Walhi Sumut menyatakan banyaknya konflik agraria di Sumut menjadikan masyarakat sebagai korban.

Tanah-tanah warga milik masyarakat adat menjadi objek konsesi perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri.

"Di Sumut perampasan wilayah adat ataupun hutan adat masih terjadi sampai saat ini. Bakumsu, Hutan Rakyat Institute, AMAN Tano Batak, dan KSPPM mencatat ada 12 komunitas masyatakat adat yang tanah wilayahnya telah dikuasai secara turun-temurun namun jatuh ke tangan negara," kata Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut Roy Lumban Gaol saat unjuk rasa di Mapolda Sumut, Kamis (28/11/2019).

Di mana, katanya oleh negara sejak zaman orde baru Soeharto diberi hak pengelolaan hutan kepada PT Inti Indorayon Utama yang sekarang menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Tuntut Dua Rekannya Dibebaskan, Gerakan Masyarakat Sipil Sumut Demo Polda Sumut

"Hadirnya perusahaan itu menjadi penyebab konflik masyarakat adat dengan perusahaan hutan tanaman industri diseputaran Danau Toba,"ujarnya.

Ia mengaku, protes dan tuntutan pengembalian wilayah adat yang dilakukan masyarakat masih sering berujung kriminalisasi.

"Mereka mempersoalkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT TPL yang telah menghancurkan hutan adat. Namun ketika masyarakat bercocok tanam, sering kali keamanan perusahaan menghalang-halangi sampai berujung bentrok dan kriminalisasi yang memposisikan masyarakat adat sebagai korban,"terang Roy.

Hal ini, sambungnya seperti yang dialami masyarakat adat Sipahoras di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Roy menceritakan pada 16 September 2019 saat masyarakat adat sedang berladang pihak keamanan perusahaan datang meminta warga berhenti berladang di wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan.

"Kejadian ini pun membuat pihak perusahaan dan masyarakat adat saling membuat laporan ke polisi. Masyarakat adat melaporkan penganiayaan terhadap rekan mereka dan balita yang turut menjadi korban.,"ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Sofyan akbar
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved