Saut Situmorang: Banyak Pegawai Sudah Tidak Bangga Lagi Kerja di KPK

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir dalam Dialog Publik Pendidikan Anti Korupsi di Universitas HKBP Nomensen Kota Pematangsiantar, Senin (2/12/2019).

Usai kegiatan dialog publik, Saut menanggapi pertanyaan wartawan tentang tingkat korupsi di Sumut dengan revisi UU KPK. Saut menilai revisi UU KPK melemahkan kinerja KPK. Lalu, revisi UU KPK menciptakan risiko dalam kinerja KPK. Ia mengatakan KPK ada 26 poin yang melemahkan KPK.

Saut berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK .

"Tadi angkanya sudah kita lihat cukup besar (Korupsi di Indonesia). KPK sudah jelaskan dua puluh enam poin itu menunjukkan dapat berisiko dari penyindikan, penuntutan, kehadiran dewan pengawas. Resiko itu bisa tidak terjadi. Kita minimalisir resiko. Saya katakan pimpinan di KPK valuenya (nilai) sudah ada. Sekarang sudah mundur satu persatu karena merasa tidak bangga lagi. Nanti muncul yang baru, di dalam pikirannya valuenya berbeda, ini menjadi sebuah ancaman,"ujarnya.

Mantan Staff Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan Presiden Jokowi tidak tegas. Ia berharap ada kerja sama antara pemerintah dengan KPK untuk memberantas praktik korupsi.

"Saya berharap di Perpu saja. Kesan presiden sebagai tonggak pemberantasan korupsi tidak tegas. Bagaimana kita mengangkat menjadi lebih tinggi (pemberantasan korupsi) kita harus kerja sama," katanya.

Saut menjelaskan selama ini KPK bekerja dengan cepat. Hanya dengan dua bukti yang kuat sudah dapat melakukan penindakan. Namun, ia mengaku tetap mengupayakan pencegahan dengan kegiatan ke seluruh daerah di Indonesia.

"Pencegahan memang sangat penting. Tidak hanya Sumut semua daerah sama. Karena Indonesia memang lambat. Karena lingkungan juga. Kalau di kepala masih korupsi sama saja. Mengambil yang bukan haknya tetap di dalam pikirannya. Kasih KPK 20 ribu pegawai, kita bisa selesaikan korupsi itu. Pegawai di KPK hanya sedikit,"katanya.

Saut mengharapkan pimpinan KPK yang baru dapat bekerja dengan berani. Harus siap untuk dikritik dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, bekerja sebagai pimpinan KPK selalu dipantau oleh masyarakat.

"Saya berharap mereka meninggikan nilai di KPK. Mereka bisa menyesusaikan dengan etik dan Indonesia lebih bersih. Harus berani lalu adil. Bisa menyesuaikan diri. Pimpinan di sana biasa dikritik. Jangan sakit hati karena dikritik oleh masyarakat. Banyak yang akan memantau pimpinan KPK,"pungkasnya. (tmy/tribun-medan.com)